TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina dan Bangladesh Power Development Board (BPDP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai rencana pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 29 Januari 2018, penandatanganan MoU dilakukan Ginanjar selaku Vice President Power New Renewable Energy Pertamina dengan Chairman of BPDP Khaled Mahmood dan disaksikan Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Republik Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia dengan Kementerian Daya, Energi, dan Sumber Daya Mineral Bangladesh pada 15 September 2017.

Baca juga: Pertamina Luncurkan Buku Rekam Jejak Dunia Balap Nasional

Dalam MoU sebelumnya, Pertamina akan membangun serta mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh yang terdiri atas Independent Power Producer, Combined Cycle Gas Turbine, juga Power Plant dengan kapasitas 1.400 megawatt.

Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri atas Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas, baik subsea maupun onshore.

Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan fasilitas terintegrasi tersebut.

Adapun nilai investasi dari proyek Pertamina ini diperkirakan sebesar US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26,3 triliun. Proses penyelesaian konstruksi fasilitas ini akan membutuhkan waktu tiga tahun setelah tahap financial closing dicapai. Rencananya konstruksi akan dimulai pada 2019.

ANTARA