Tahun Politik, BPK Bersiap Periksa Laporan Keuangan Daerah

Senin, 29 Januari 2018 13:04 WIB

Mentri Keuangan Sri Mulyani memberi ucapan selamat kepada Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (tengah)di Mahkamah Agung Jakarta, 26 April 2017. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai bersiap memeriksa laporan keuangan daerah (LKPD), dana desa, dan bantuan partai politik tahun anggaran 2017. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, dalam melaksanakan pemeriksaan, lembaga auditor negara tersebut harus mampu menghasilkan opini dan rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan yang berkualitas.

Oleh karena itu, kata Moermahadi, auditor harus benar-benar melaksanakan pemeriksaan secara cermat dan profesional. Salah satu yang dipersiapkan yakni dengan melakukan rapat koordinasi persiapan pemeriksaan LKPD, dana desa, dan bantuan partai politik.

Baca: Jokowi Sebut Laporan Keuangan Pemerintah Masih Ruwet

“Peningkatan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” kata Moermahadi, sebagaimana dikutip dalam laman resmi BPK, Ahad, 28 Januari 2018.

Menurut Moermahadi, pemeriksa harus mampu bekerja sebaik dan seprofesional mungkin, serta selalu waspada terhadap praktek-praktek yang dapat mengganggu integritas dan independensi. Dia meyakini, bahwa pemeriksaan yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang mampu memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Advertising
Advertising

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengkritik laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah masih ruwet dan berbelit-belit. Keruwetan itu membuat kerja dan waktu aparat sipil negara tersita hanya untuk membuat laporan keuangan program atau kegiatan.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan. Kita mau bekerja untuk membuat laporan atau bekerja untuk menghasilkan sesuatu," kata Presiden Jokowi pada pertengahan September tahun lalu.

Jokowi menyebutkan, laporan keuangan yang mestinya dibuat sederhana namun ketika dikerjakan di level terbawah menjadi bertambah. Sebagai seorang mantan wali kota dan gubernur, Jokowi tahu betul kalau kepala dinas bahkan seorang kepala sekolah disibukkan membuat laporan keuangan. "Buat dua atau tiga laporan saja. Yang penting gampang dicek, diikuti, dan hasilnya jelas," ucapnya.

BISNIS

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

7 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum AMIN Sebut Politisasi Bansos Pengaruhi Kemenangan Prabowo-Gibran, Apa Kata Pengamat dan Jokowi?

36 hari lalu

Tim Hukum AMIN Sebut Politisasi Bansos Pengaruhi Kemenangan Prabowo-Gibran, Apa Kata Pengamat dan Jokowi?

Dugaan guyuran bansos menjelang Pemilu 2024 beri dampak kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Ini kata tim hukum AMIN, pengamat, hingga Jokowi.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

42 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

45 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

46 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

46 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

46 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

46 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

46 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

47 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya