Harga Minyak Dunia Naik, Pemerintah Diminta Lindungi Daya Beli

Minggu, 28 Januari 2018 06:33 WIB

Petugas kepolisian mengecek mesin pompa bensin saat rilis penipuan mesin pompa BBM di SPBU 34-12305, Jalan Pahlawan Rempoa, Ciputat, 6 Juni 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta -Harga minyak dunia terus mengalami kenaikan secara fluktuatif di kisaran US$ 60 per barel dalam tiga bulan terakhir. Angka ini masih berpotensi meningkat hingga ke level US$ 70 per barel. Kenaikan ini dapat berimbas ke harga bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri, sebab pemerintah hanya menetapkan subsidi minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 sebesar US$ 48 per barel.

Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Satya Yudha mengatakan pemerintah harus mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia agar tidak serta merta berimbas pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Satya berujar, pemerintah terutama harus melindungi daya beli masyarakat terhadap BBM. Satya mengatakan, hal tersebut juga harus dilakukan demi menahan laju inflasi yang ditargetkan sebesar 3,5 (+-1) persen pada tahun ini.

"Kenaikan harga minyak dunia tidak serta merta untuk menaikkan BBM apabila pemerintah masih menghendaki untuk melindungi daya beli masyarakat," kata Satya kepada Tempo, Sabtu, 27 Januari 2018.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Desember lalu telah memutuskan harga BBM penugasan dan solar bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Di sisi lain, juga belum ada koreksi subsidi APBN 2018 terkait harga minyak ini. Dengan demikian, selisih harga tersebut masih menjadi beban PT Pertamina (Persero).

Satya mengingatkan, pemerintah harus tetap mempertimbangkan kesehatan keuangan Pertamina. "Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kesehatan keuangan Pertamina terhadap buffer yang dia pakai untuk membayar BBM tadi, agar dia masih mampu investasi di hulu dan hilir," kata Satya.

Advertising
Advertising

Pemerintah menganggarkan subsidi energi pada 2017 sebesar Rp 89,9 triliun. Namun, anggaran tersebut membengkak sebesar Rp 7,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan harga minyak dunia yang melebihi perkiraan pemerintah menjadi faktor terjadinya pembengkakan itu. Dari proyeksi senilai US$45 per barel, harga minyak mentah dunia pada November lalu rata-rata US$ 60 per barel.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Turun, Analis: Gara-gara Cadangan Minyak AS Melimpah

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Turun, Analis: Gara-gara Cadangan Minyak AS Melimpah

Cadangan minyak Amerika Serikat (AS) mengalami peningkatan sebesar 7,3 juta barel pada pekan yang berakhir pada 26 April 2024.

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

2 hari lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya