Ekspor Freeport Terancam Tidak Diperpanjang
Reporter
Robby Irfany
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Jumat, 26 Januari 2018 05:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan izin konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia segera kadaluwarsa pada bulan depan. Perusahaan harus mengajukan rekomendasi baru dari pemerintah untuk bisa melanjutkan penjualan konsentratnya ke luar negeri.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono mengatakan Freeport harus mengantongi kewajiban tertentu supaya ekspornya berlanjut. Jika satu syarat saja tidak dipenuhi, perusahaan bisa gagal mendapat rekomendasi.
"Perpanjangan ekspor harus sesuai aturan," tutur Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada Tempo, kemarin.
Kementerian Energi membuka keran ekspor melalui Peraturan Menteri Energi Nomor 5 Tahun 2017 yang berlaku sejak Januari 2017 lalu. Regulasi adalah revisi aturan Peraturan Menteri Energi Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang ekspor mineral mentah. Keran ekspor dibuka hingga 2022, selama pemohon berkomitmen membangun smelter.
Peraturan menyatakan evaluasi pembangunan fasilitas bakal dilakukan saban enam bulan. Kementerian mengancam bakal mencabut rekomendasi ekspor jika realisasi smelter tidak mencapai 90 persen dari target yang diusulkan perusahaan.
Namun hingga kini, kemajuan smelter Freeport mandek di angka 14 persen. Menurut Bambang, perusahaan sudah menyiapkan proses prakonstruksi fasilitas pengolahan dan pemurnian. "Memang itu kemajuan yang dulu, tapi itu tetap kemajuan," tuturnya.
Kepala Eksekutif Freeport McMoran Richard Adkerson beberapa waktu lalu mengatakan perusahaannya berkomitmen membangun smelter. Tapi, prosesnya baru bisa berlanjut jika perusahaan mendapat kepastian operasi setelah kontrak karyanya berakhir pada 2021. "Semua akan dipacu jika perundingan sudah selesai," katanya.
Adkerson berharap ekspor berlanjut tanpa hambatan supaya penjualan bisa sesuai target. Tahun ini Freeport menargetkan penjualan 1,2 miliar pon tembaga dan 2,4 juta ons emas. Prediksi naik dari prognosis penjualan tahun 2017 sebesar 1 miliar pon tembaga dan 1,6 juta ons emas.
Freeport memperoleh perpanjangan izin usaha pertambangan khusus dari pemerintah sejak awal tahun lalu. Izin diberikan lantaran perundingan perpanjangan operasi Freeport bersama pemerintah belum rampung. Pemerintah sebelumnya menargetkan kesepakatan rampung pada akhir tahun.
IUPK Freeport terbit pertama kali sejak 10 Februari lalu. Meski izin keluar, kata Bambang, ketentuan dalam kontrak karya Freeport masih berlaku. Tidak lama setelah izin terbit, pemerintah lalu menerbitkan izin ekspor konsentrat tembaga sebesar 1,13 juta ton yang berlaku hingga bulan depan.
Hingga saat ini, perundingan masih dalam tahap pembahasan detil pelepasan 51 persen saham Freeport Indonesia. Pemerintah tinggal menambah sekitar 40,64 persen karena sekitar 9,36 persen sudah dikuasai melalui PT Indonesia Asahan Alumunium, induk usaha pertambangan pelat merah.
Selain persoalan divestasi, pemerintah juga harus memberikan kepastian kewajiban finansial berupa pajak, royalti, dan bea keluar bagi Freeport. Menurut Bambang, persoalan ini sudah disanggupi pemerintah. Aturan fiskal nantinya akan tertuang dalam peraturan pemerintah.
