TEMPO.CO, JAKARTA - Komisi V DPR RI menyatakan akan memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait banyaknya kecelakaan kerja sektor konstruksi yang belakangan sering terjadi,. Komisi V DPR RI sangat menyayangkan adanya insiden kecelakaan kerja saat pemasangan box girder LRT di Jalan Kayu Putih Raya, Pulogadung, Jakarta Timur.

“Kejadian ini sudah berulang kali, Komisi V akan memanggil Kementerian PUPR, khususnya Dirjen Bina Konstruksi untuk mengevaluasi apakah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek kontruksi sudah diterapkan, atau baru sebatas sosialisasi saja. Jangan sampai, regulasinya sudah ada, tapi tidak diterapkan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo, melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 23 Januari 2018.

Simak: Kementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi

Menurut dia, sesuai dengan pasal 52 UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), Penyedia Jasa dan subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Jika tidak, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara konstruksi hingga pencabutan ijin sebagaimana diatur dalam pasal 96 UU Jasa konstruksi.

“Kecelakaan kerja seperti ini sudah berulang, seharusnya bisa dihindari jika aspek keselamatan dan keamanan dipenuhi penyedia jasa konstuksi,” ucapnya.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum, Endra Atmawidjaja, mengatakan bahwa PUPR meminta seluruh pelaksana pekerjaan proyek memerhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menurut Endra, jatuhnya box girder bentang P28-P29 pada area kerja proyek LRT Velodrome-Kelapa Gading harus menjadi bahan evaluasi ke depannya bagi seluruh pihak.

"Nah ini yang harus lebih kita sosialisasikan kita perlu komitmen dari semua pelaksana pekerjaan supaya K3-nya ini benar-benar dilaksanakan," kata Endra saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Januari 2018.

Endra melihat runtuhnya box girder yang menimbulkan 5 korban luka, juga bisa disebabkan karena lemahnya pelaksanaan K3. Oleh karena itu, pihaknya akan memperkuat standard operating procedure (SOP). Kendati demikian, Kementerian PUPR belum membahas pemberian sanksi kepada pihak kontraktor.

"Kita belum bicara soal sanksi ya. Tadi pagi kan Pak Menteri sudah mengadakan rapat ya, tapi kita belum tahu hasilnya apa. Sementara ini belum ada informasi lebih lanjut," kata dia.