Begini Konsep Jakarta-Bandung Menyatu di 2045 Versi Bappenas

Selasa, 23 Januari 2018 09:41 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyusun dokumen visi Indonesia tahun 2045. Salah satu konsep yang sedang diproyeksikan adalah perkembangan Jakarta dan Bandung yang diperkirakan bakal makin menarik di 27 tahun yang akan datang itu.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, saat ini Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia yang terus berkembang ke arah timur-selatan, menuju tenggara. "Kalau dulu Jabodetabek, itu Bekasi ujungnya. Kalau lewat tol Ckampek hari ini akan tidak sadar belum meninggalkan Jakarta, bahkan ketika sudah sampai Cikarang," ujarnya di Gedung Negara Pakuan, di Bandung, Senin, 22 Januari 2018. "Sebenarnya the real Jakarta sudah berkembang tidak hanya ke Cikarang, bahkan sudah hampir ke Karawang. Ini tahun 2018."

Baca: Bappenas: Kemiskinan 10,2 Persen Itu Terendah Sepanjang Sejarah

Bambang meyakini, perkembangan Jakarta akan terus menuju timurnya Cikarang, lalu membelok menuju selatan. Sementara Bandung Raya, atau daerah yang berada di Cekungan Bandung berkembang tidak ke arah selatan. “Cekungan Bandung ini berkembang lebih banyak ke utara, sehingga perkiraannya tahun 2045 nanti, megapolitan Jakarta dan Bandung akan ketemu menjadi satu menjadi Jakarta-Bandung Megapolitan Urban Area,” katanya.

Menurut Bambang, pada tahun 2045 itu Jakarta-Bandung Megapolitan akan menampung 80 juta penduduk. “Untuk daerah dengan 80 juta penduduk itu, hanya 1 bandara sangat tidak reliable. Saat itu income per kapita akan lebih baik dari sekarang. Kemampuan masyarakat makin besar. Perkiraan saat itu penduduk Indonesia 320 juta orang, dengan kelas menengah sekitar 240 juta orang,” kata dia.

Advertising
Advertising

Kelas menengah adalah kelompok konsumtif, kelompok yang membutuhkan salah satunya jasa angkutan udara. “Dengan visi ini maka Jakarta-Bandung megapolitan tidak akan bergantung pada 1 bandara, tapi 2 bandara. Sukarno Hatta di wilayah Jakarta dan Kertajati di timur, dan itu akan memungkinkan mobilitas penduduk lebih baik karena Jakarta-Bandung dibutuhkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucap Bambang.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini untuk memastikan agar konektivitas Sukarno-Hatta menuju Kertajati di Majalengka. “Soekarno Hatta sudah sulit untuk ekspansi. Angkasa Pura II saat ini lagi membangun Runway 3, membebaskan begitu banyak rumah yang biayanya jauh dari murah. Itu baru landasan 3. Padahal di Instanbul, Turki, bandara internasionalnya saat ini sedang dibangun 5 runway, dan Istanbul itu jumlah penduduknya saat ini gak jauh dengan Jakarta,” kata Bambang.

Ke depan, Bambang menyarankan agar PT Angkasa Pura II memaksimalkan kerja sama dengan bandara Kertajati di Majalengka untuk mengantisipasi perkembangan itu. “Saran kami dari segi perencanaan dengan melihat ke depan, maksimalkan Kertajati ini sebagai komplemen dari Soekarno Hatta. Ini bukan persaingan, ini komplemen,” kata dia.

Lebih jauh Bambang juga memuji ide pengembangan kawasan Aerocity sebagai penunjang bandara Kertajati di Majalengka yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat. “Jawa Barat jangan hanya bertumpu ke Bandung, Bogor, Cirebon saja, tapi antara Bandung sama Cirebon, Kertajati ini akan menjadi sumber pertumbuhan baru, bisa menjadi kota baru yang tidak hanay mengurangi beban kota, tapi juga menjadi sumber pertumbuhan baru,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, bandara Kertajati tidak hanya dimanfaatkan oleh warga Jawa Barat di bagian barat, di kawasan seputaran Cirebon, tapi juga warga Jawa Tengah di bagian barat mulai diantaranya Pekalongan, Tegal, Cilacap, hingga Brebes. “Tanpa hitungan detil, dari kasat mata saja bandara ini secara ekonomi bakal menguntungkan, dan sebagai kawasan akan berkembang dengan baik,” katanya.

Menanggapi visi Jakarta-Bandung yang dimatangkan oleh Bappenas, Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, Jawa Barat membutuhkan pengembangan kawasan baru agar pembangunan tidak bertumpuk di satu tempat. Ia menyebutkan, di bagian barat nanti ada Bodebekarpur, dari Bogor-Depok-Cianjur-Karawang-Purwakarta, kemudian dengan kereta api cepat nanti ada kawasan baru di Walini di antaranya. "Kalau tidak ada pertumbuhan kawasan baru akan jadi persoalan. Maka diperlukan daerah pertumbuhan baru untuk memecah kepadatan penduduk, dan mengembangkan perekonomian,” kata dia.

Berita terkait

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.

Baca Selengkapnya

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.

Baca Selengkapnya

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat

Baca Selengkapnya

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

15 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.

Baca Selengkapnya