TEMPO.CO, Mataram - Rencana impor beras 500 ribu ton Kementerian Perdagangan, membuat Tim Satuan Tugas Pangan mengecek langsung perdagangan beras di kota Mataram. Tim ini terdiri dari Bulog Divre , Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Saat mendatangi Pasar Besar Kebon Roek di Ampenan, tim mencatat harga beras medium sekitar Rp 8.500 - Rp 9.000 per kilo. Sedangkan beras premium Rp 10.500 - Rp 11.000. Harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 9.450 dan beras premium Rp 12.800. ''Gimana mau terima beras impor. Semuanya di bawah harga eceran tertinggi,'' kata Kepala Dinas Perdagangan NTB Hajah Putu Selly Andayani kepada Tempo.

Simak: Menteri Darmin Akui Data Pasokan dan Produksi Beras Bermasalah

Karena harga beras di bawah HET, NTB menolak menerima kiriman beras impor nantinya. Alasannya pasokan beras masih tersedia dan masih mampu melakukan operasi pasar. ''Terkecuali jika NTB dalam keadaan krisis beras. Bolehlah terima beras impor,'' ujar Selly Andayani.

Saat mengunjungi gudang Bulog Divre NTB, Juru Bicara Bulog Divre NTB Sawaludin Sawaludin Susanto, mencatat pasokan 25.000 ton. Pasokan tersebut memenuhi untuk ketahanan stok selama lima bulan sampai dengan Mei 2018. ''Stok NTB masih aman,'' ucap Susanto.

Selama 2017, Bulog Divre NTB mengirimkan beras ke luar daerah sebanyak 21 ribu ton. Antara lain ke Nusa Tenggara Timur, Bali dan Jakarta.

Hari ini, Selasa 16 Januari 2018, di Hotel Grand Legi Mataram, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyelenggarakan Pelatihan Kerangka Sampel Area menggunakan peta citra satelit. Kepala BPS NTB Endang Tri Wahyuningsih menyatakan penggunaan citra satelit untuk mendata produksi beras. Cara ini dikolaborasikan dengan aplikasi berbasis android pada smartphone.

Demi akurasi penghitungan produksi padi, BPS NTB akan menghentikan penghitungan produksi padi menggunakan hitungan luas panen dikalikan hasil ubinan. Selanjutnya, untuk mendapatkan data produksi beras, dilakukan menggunakan luas lahan tanaman padi berdasarkan foto satelit.