TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mendorong sejumlah kementerian terkait untuk menambah 2,6 juta bantuan pangan non tunai pada bulan Februari 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan pada tahun 2017 pemerintah sudah mengerahkan 1,2 juta bantuan pangan non tunai (BPNT).

"Jadi ada dua macam yang berjalan, ada yang bantuan non tunai itu artinya rekeningnya dibuka kemudian dia diberikan kartu untuk dia belanja, dia lebih bebas kalau udah dapat kartu," kata Darmin di gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018.

Simak: Startup Pilihan Tempo: Garda Pangan, Menyelamatkan Makanan Sisa

Pihak warung juga nantinya akan disediakan alat pembaca kartu tersebut. Menurut Darmin, pemegang kartu nantinya tak hanya mampu membeli beras, melainkan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu, bantuan kedua merupakan bantuan sosial beras. Bantuan tersebut diberikan ke dalam jumlah sisa dari total penerima bantuan tahun lalu yang berjumlah 1,2 juta.

"Pembayarannya non tunai itu selalu tanggal 25 setiap bulan. Rencananya Februari itu akan dinaikkan dari 1,2 juta ditambah 2,6 juta. Tetapi ada syaratnya 1,2 juta itu bener-bener beres. Artinya orang keluarga miskin itu udah dapat rekeningnya, kartunya," jelas Darmin.

Darmin mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terlebih dahulu, terkait penyaluran bantuan pangan pada tahun lalu. Pemerintah menjanjikan jumlah bantuan akan terus ditambah hingga akhir tahun 2018. Darmin enggan menyebutkan jumlah uang yang nantinya akan diterima karena tidak relevan.

"Nah jadi apa namanya sekarang sudah enggak relevan, tanya berapa uangnya, ada banyak. Tapi uangnya itu sudah ada di DIPA-nya Mensos," ucap Darmin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menjelaskan dari hasil rapat bersama, semua pihak yang terdiri dari Kemendagri, Bulog dan Kemensos siap melaksanakan kedua program tersebut pada bulan Januari ini dan Februari mendatang.

"Nanti bagaimana pelaksanaan setelah bulan Januari ini tentu saja kami akan melakukan evaluasi dan akan laksanakan kembali setiap bulannya," kata Puan.

Adapun sejumlah evaluasi yang dilakukan terkait dengan validasi data penerima bantuan berdasarkan data Kemendagri dan Kemensos. "Karena memang masih ada data yang menyatakan tidak semuanya penerima KPM itu menerima sesuai nama dan alamat," ucapnya.

Selain bantuan pangan, Puan mengatakan pemerintah menginginkan pelaksanaan bansos rastra dan BPNT pada 2018 akan terlaksana lebih baik dari 2017.