Sri Mulyani Ingin Kredit Ultra Mikro 4 T Efektif Gerakkan Ekonomi

Selasa, 16 Januari 2018 18:07 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Medan - Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan mengucurkan Rp 4 triliun Kredit Ultra Mikro (UMi) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap anggaran itu bisa menggerakkan perekonomian 800 ribu penerima kredit dengan jumlah pinjaman bervariasi hingga Rp 10 juta.

Skema penyaluran UMi, menurut Sri Mulyani, akan dilakukan oleh tiga lembaga keuangan bukan bank yakni PT. Permodalan Nasional Madani, PT. Pegadaian dan PT. Bahana Artha Ventura. Kredit UMi bukan untuk dikembalikan ke negara melainkan dana bergulir dari nasabah kredit ultra mikro ke calon nasabah.

Baca: Bunga Kredit Ultra Mikro Akan Disetarakan dengan KUR

Sri Mulyani menyebutkan, kalau Kredit Usaha Rakyat di atas Rp juta dan disalurkan perbankan. Penerima KUR mengembalikan pinjaman dengan skema bank da sejumlah persyaratan. "Adapun kredit ultra mikro tanpa agunan dan mudah," kata Sri Mulyani, saat mengunjungi perkampungan nelayan di Belawan, Sumatera Utara, Selasa 16 Januari 2018.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, optimistis kredit ultra mikro akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian khususnya masyarakat yang kesulitan mendapat akses perbankan. "Sejak diluncurkan pertengahan tahun lalu program kredit ultra mikro mendapat pendampingan dari ketiga lembaga penyalur. Kami belum mendengar ada masalah. Sejauh ini positif," tuturnya. Pemerintah menargetkan 44 juta nasabah kredit UMi.

Advertising
Advertising

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Syahrir Ika mengatakan,setelah uji coba 2017, tiga lembaga penyalur keuangan non perbankan akan menyalurkan Rp 4 triliun di tahun 2018. Syahrir mengatakan, DPR dan pemerintah bersepakat akan menjalankan skema pembiayaan ultra mikro bagi masyarakat yang kesulitan membuka akses perbankan. "Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan melalui tiga lembaga non perbankan akan menyalurkan bantuan di bawah Rp 10 juta," katanya.

Syahrir menuturkan, nasabah yang akan memanfaatkan dana ultra mikro bukan dikategorikan masyarakat penerima bantuan sosial. "Meski tidak menggunakan agunan yang memberatkan,tapi dana ultra mikro diharapkan jadi dana bergulir," ucapnya.

Tahun 2017,kata Syahrir, dialokasikan anggaran sebesar 1,5 triliun yang diperuntukkan bagi program Pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi diharapkan bukan hanya menjadi modal usaha, tetapi juga dapat menjadi modal dalam pembentukan karakter wirausaha di masyarakat.

Adapun sasaran kredit UMi adalah usaha mikro dengan kriteria tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi, dimiliki oleh warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan elektronik, dan nemiliki izin usaha/keterangan usaha dari pemerintah.

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

17 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

18 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

18 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

23 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

1 hari lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya