Beras Impor Dikhawatirkan Datang Saat Panen Raya

Senin, 15 Januari 2018 18:47 WIB

Pekerja mengeluarkan beras dari karung di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 10 November 2015. Pemerintah memastikan beras impor asal Vietnam belum masuk ke Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian, Khudori, memperkirakan kedatangan beras impor akan terjadi pada akhir Januari menyusul keputusan yang diambil pemerintah baru-baru ini. "(Keputusan) impor sekarang sudah terlambat, kalau diestimasikan barang datang akhir Januari. Sedangkan awal Februari itu masuk panen raya, ini bisa membuat kerugian petani," ujarnya dalam sesi focus group discussion (FGD), di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin, 15 Januari, 2018.

Khudori pun mempertanyakan relevansi kebijakan impor beras tersebut, khususnya terkait dengan pihak yang mungkin diuntungkan dalam keputusan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan dalam FGD mengenai kenaikan harga dan keterbatasan pasokan komoditas beras.

Baca: Hasil Panen Padi Melimpah, Kementan: Tak Perlu Impor Beras

Ketua KPPU Syarkawi Rauf berujar sejak pemerintah mengumumkan untuk melakukan realisasi impor, harga beras di Pasar Induk Cipinang dilaporkan turun cukup efektif yaitu mencapai Rp 600 per kilogram. "Tapi jangan sampai efeknya hanya sesaat 1-2 hari, ini harus ada dampaknya untuk memaksa barang yang ada di gudang dipasok ke pasar," katanya. Dia berharap keputusan impor akan berdampak signifikan juga pada stabilitas pasokan beras.

Syarkawi kemudian menyampaikan perlu adanya perluasan referensi harga dan pasokan, yang tidak hanya terbatas pada satu pasar induk. "Selama ini hanya Pasar Induk Cipinang, kalau pasokan di sana kurang seolah-olah seluruh Indonesia kurang, padahal di Sumatera dan Sulawesi masih surplus."

Advertising
Advertising

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk melakukan impor beras guna membantu persediaan stok beras di awal 2018. Syarkawi menambahkan tren kenaikan harga terjadi sejak September lalu dan terus meningkat seiring dengan luasan lahan panen yang semakin kecil. "September naik seiring dengan pasokan beras yang semakin berkurang ke pasaran."

Menurut Syarkawi, kejadian serupa terus berulang setiap tahunnya menjelang Desember-Januari. "Yang terpenting penyediaan beras cukup yang dimiliki di dalam negeri, dan boleh impor kalau memang kurang." Syarkawi juga menekankan pentingnya monitoring harga di lapangan agar terjangkau oleh konsumen menengah ke bawah. "Stok juga penting khususnya stoknya yang dimiliki Bulog dan di masyarakat."

Berita terkait

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

20 jam lalu

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.

Baca Selengkapnya

Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

1 hari lalu

Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

Pemerintah melalui Perum Bulog menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras SPHP, dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram sejak 1 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

3 hari lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

4 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

4 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

4 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

4 hari lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

4 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

5 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

7 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya