Hasil Panen Padi Melimpah, Kementan: Tak Perlu Impor Beras

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi beras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi beras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Wacana impor beras dinilai belum mendesak karena hasil panen tanaman padi saat ini cukup melimpah, demikian disebutkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono.

    "Sebagai contoh, hasil panen tanaman padi di Kudus saja cukup melimpah karena luas lahan di Kecamatan Undaan pada Januari 2018 yang siap panen mencapai 5 ribu hektare lebih dengan tingkat produktivitas hingga 7,3 ton per hektare," ujar Momon, saat ditemui seusai panen padi di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu, 7 Januari 2018.

    Setelah Februari 2018, menurut dia, luas areal lahan yang hendak dipanen justru lebih luas, termasuk di kabupaten lain. Untuk Provinsi Jawa Tengah, pada bulan ini alokasi panen sekitar 110.652 hektare, sedangkan pada Februari 2018 tercatat sekitar 340 ribu hektare.

    Baca juga: Pasokan Beras Bulog Januari Ini Sebanyak 958 Ribu Ton

    Karena itu, Momon menilai, luas panen di Provinsi Jawa Tengah mencukupi. "Artinya, stok beras yang ada tidak hanya untuk kebutuhan provinsi, tapi untuk kebutuhan nasional," tuturnya.

    Dengan kondisi tersebut, Momon mengemukakan, lazimnya tidak perlu impor beras, karena petani akan menangis. Sebab, masuknya beras impor tentu akan mengakibatkan harga jual beras petani anjlok.

    Menurut Momon, secara nasional, stok beras bisa mencapai sejuta ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama dua hingga tiga bulan mendatang.

    "Pada bulan depan akan ada panen raya, sehingga target tahun 2018 untuk penyerapan beras oleh Perum Bulog 3,7 juta ton tentunya bisa dipenuhi," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.