Kemenkeu: Tiga Instrumen Surat Utang Valuta Asing Siap Terbit

Sabtu, 13 Januari 2018 08:23 WIB

Untuk meraih potensi keuntungan yang lebih besar dengan risiko rendah, Anda dapat memilih produk yang menggabungkan deposito valas dengan transaksi forex.

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah akan menerbitkan tiga instrumen Surat utang valuta asing pada semester I 2018 ini. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kementerian Keuangan Loto Srianita Ginting surat utang yang akan diterbitkan ini dalam bentuk surat utang syariah (sukuk) global, obligasi dengan dua mata uang asing (dual currency global bond) berdenominasi dolar AS dan euro, dan obligasi berdenominasi yen Jepang (samurai bond).

"Rencananya semua instrumen valas kami selesaikan di semester I," kata Loto di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Baca: Inilah Kementerian Penerima SBSN 22 T untuk Infrastruktur 2018

Loto memaparkan, pemerintah menargetkan 17-20 persen dari obligasi valas pada semester I ini. Dari total kebutuhan valas sebanyak Rp 856 triliun, artinya pemerintah menargetkan memperoleh Rp 145,52 triliun hingga Rp 171,2 triliun pada paruh pertama tahun ini.

Loto mengatakan, penerbitan tiga instrumen valas ini dikebut pada semester I lantaran mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika sebesar tiga kali lipat.

Advertising
Advertising

"Ada rencana Fed Fund Rate (naik) 3 kali, dan semua view-nya akan ada kenaikan tingkat bunga karena pertumbuhan ekonomi global relatif membaik, kemudian ada rencana pengurangan balance sheet dari Fed," tutur Loto.

Kendati begitu, Loto tak merinci instrumen mana yang akan bernilai paling banyak. Dia berujar pemerintah akan fleksibel sesuai dengan permintaan pasar.

"Fleksibel, kalau ternyata demand currency yang ini strong, ya kita kasih sehingga yang lain dikurangi. Pemerintah kan seperti itu," ujar Loto dari Kementerian Keuangan.

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

3 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

4 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

35 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

44 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

47 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

51 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

53 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

54 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya