Luhut Nilai Kebijakan Susi Tenggelamkan Kapal Sudah Benar, Tapi..

Kamis, 11 Januari 2018 16:29 WIB

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastut. Foto/TEMPO/Subekti dan Tony Hartawan

TEMPO.CO, Depok - Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal pencuri ikan sudah benar. Pasalnya, langkah yang diambil sepanjang tiga tahun belakangan tersebut diambil mengikuti perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Sudah benar bahwa penenggelaman kapal itu perintah Presiden Jokowi," ujar Luhut usai menjadi pembicara kunci pada Perayaan Dies Natalis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia ke-57, di Depok, Kamis, 11 Desember 2018.

Baca: Susi Pudjiastuti: Penenggelaman Kapal Perintah Jokowi

Kebijakan Susi yang diambil selama tiga tahun terakhir ini pula, yang menurut Luhut, harus dievaluasi. "Seharusnya dievaluasi dan bisa menjalankan industri perikanan,” ujarnya.

Menurut Luhut, kapal yang terbukti mencuri ikan sebetulnya bisa diberikan kepada nelayan untuk dipakai beroperasi. Mekanismenya dengan memberikan kapal tersebut kepada koperasi dan kelompok usaha bersama nelayan yang berada di pesisir. “Hal ini sudah diatur di pasal 76C Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan,” tuturnya.

Advertising
Advertising

Dengan menyerahkan kapal-kapal tersebut ke nelayan, kata Luhut, akan memberi manfaat bagi nelayan. Selain itu pelaksanaannya diyakini akan berjalan lancar karena pemerintah menjalankan fungsi pengawasan. “Aturannya tidak akan tumpang tindih kok."

Namun Luhut menolak berkomentar lebih banyak lagi terkait wacana penghentian penenggelaman kapal pencuri ikan tersebut. "Sudahlah tidak usah dipertentangkan lagi. Saya tidak mau berkomentar lagi soal penenggelaman kapal,” katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelumnya merespons permintaan Menteri Luhut menyatakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dia lakukan merupakan perintah Presiden Jokowi. Menurut dia, kalau ada pihak yang keberatan tentang penenggelaman tersebut dapat melapor ke Jokowi. “Kalau ada yang merasa itu tidak pantas silakan usulKan kepada Presiden Jokowi,” ujarnya dalam video resmi KKP, yang diunggah di Youtube, Selasa, 9 Januari 2018.

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes karena Menolak Bayar Pajak Mahal, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

6 menit lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes karena Menolak Bayar Pajak Mahal, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes yang dia beli karena menolak membayar pajak mahal, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

2 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

12 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

12 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

14 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

15 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

16 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

16 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

16 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

17 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya