TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menampik mandeknya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena terhambat dana.

“Bukan masalah pendanaan ini, masalahnya ada di dalam kita sendiri. Yang perlu kita cari misalnya gini, apakah memang benar itu, Jakarta-Bandung sepanjang 140 kilometer itu feasible untuk dilakukan,” ujar Luhut, di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa, 9 Januari 2018.

Luhut menjelaskan, pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan tetap menggunakan dana dari Cina. Sebab, sudah ada perjanjian kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Cina. "Iya, masih (dengan Cina), belum ada perubahan, dan saya kira itu sudah perjanjian, ya kita harus hormati perjanjian-lah," tuturnya.

Baca: Jokowi Minta Luhut Evaluasi Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengatakan akan melakukan evaluasi proyek raksasa high speed train atau kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Evaluasi ini, kata Luhut, merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo dan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

“Presiden sudah memerintahkan saya mengevaluasi speed train Jakarta-Bandung ini bersama-sama dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong. Minggu depan akan kita koordinasikan lagi,” kata Luhut.

Luhut mengakui alasan dilakukannya evaluasi terhadap proyek raksasa kereta cepat Jakarta-Bandung adalah hingga sekarang tidak ada kemajuan dalam proyek tersebut.

Ia juga menuturkan pengadaan lahan untuk proyek kereta cepat ini tidak akan menggunakan pihak ketiga. Luhut memastikan, jika ada persoalan pengadaan lahan, akan ditangani sendiri oleh pemerintah.

Dengan alasan tersebut, ada kemungkinan kereta cepat tersebut akan berpindah rute. Ia menjelaskan ada kemungkinan kereta cepat tersebut akan melintas dan pembangunannya langsung bersama dengan Bandar Udara Kertajati yang tengah berjalan.