TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lebih baik jika kapal-kapal pencuri ikan dan tidak memiliki izin yang tertangkap diberikan kepada kelompok nelayan dibandingkan ditenggelamkan. Hal itu disampaikan Luhut menanggapi polemik yang terjadi terkait banyaknya pihak yang tidak menyetujui permintaan tersebut kepada Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Nelayan ini sekarang banyak yang di darat dan saya bilang, kenapa sekarang kapal itu tidak diberikan dengan proses yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita sehingga mereka melaut, sekarang tinggal bagus mana? Mau kita bakarin tenggelamin semua itu, atau kita berikan kepada nelayan,” kata Luhut di Kantor Kemaritiman pada Selasa, 9 Januari 2018.

Sebelumnya Luhut mengatakan bahwa sebagai menteri koordinator yang membawahi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tidak menginginkan adanya penengelaman kapal lagi tahun ini. “Cukuplah itu,” kata Luhut di kantor Kementerian Kemaritiman di Jakarta pada Senin, 8 Januari 2018.

Luhut berujar, bahwa pada tahun ini, pemerintah akan berfokus pada peningkatan produksi ikan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan jumlah ekspor. Dalam hal ini misalnya Luhut memberikan contoh adanya potensi ekspor sebanyak 35 ribu ekor lewat penangkaran ikan seperti ikan Napoleon yang ditangkarkan di Natuna.

Selain itu, Luhut juga mengatakan bahwa selama ini banyak kapal-kapal asing yang tertambat di pelabuhan hasil penangkapan pemerintah karena tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Hal itu, kata Luhut, ia saksikan misalnya ketika mengunjungi wilayah Bali, Tegal, Bitung, Lombok dan Ambon. “Mau diapakan itu kapal masak mau dibiarkan jadi rusak, padahal nelayan kita banyak,” ujar dia.

Karena itu, ia meminta supaya lebih baik fokus pada tugas masing-masing menteri. Misalnya, menurut Luhut, Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Pudjiastuti bisa mengenjok ekspor ikan yang kini tengah menurun.

“Sekarang banyak pabrik ikan yang tutup, itu kan laporannya ada. Kenapa suplai iklanya kurang, nah itu sebenarnya esensi menyangkut masalah ini. Jadi kalau dikatakan saya melindungi mafia itu sama sekali tidak benar,” tutur mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ini.