Kemenpan RB: Formasi Kebutuhan CPNS Tunggu Hasil Analisis Ini
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Jumat, 15 Desember 2017 13:16 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan masih melakukan validasi kebutuhan calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk tahun 2018. "Formasi masih kami validasi berdasarkan analisis beban kerja, analisis jabatan, kapasitas fiskal, komposisi belanja aparaturnya seperti apa,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman, pada Tempo, Jumat, 15 Desember 2017.
Herman menjelaskan, saat ini pihak kementerian masih menunggu proses validasi kebutuhan objektif dari daerah. Setelah validasi selesai, kementerian akan melakukan analisis terhadap kebutuhan tersebut sebelum akhirnya formasi ditetapkan. “Belum (tahu kapan seleksi)," tuturnya.
Baca: Penerimaan CPNS 2018, Kuota 200 Ribu Orang
Meski belum tahu kapan waktu pasti akan dilakukan seleksi CPNS tersebut, Herman memperkirakan pada bulan Maret mendatang bakal ada gambaran lebih jelas soal formasi kebutuhan CPNS tersebut. "Yang jelas validasi selesai Januari. Mudah-mudahan bulan Maret formasi sudah bisa ada gambarannya,” ucapnya.
Sebelumnya, Kemenpan RB dikabarkan bakal menyediakan kuota 200 ribu orang untuk penerimaan CPNS tahun depan. Herman mengatakan angka tersebut merupakan kisaran jumlah pegawai negeri sipil yang akan pensiun tahun depan.
Namun, belum tentu formasi kosong itu serta merta akan diisi dengan jumlah yang sama. “Persisnya 215-an ribu, itu yang pensiun. Kalau kuota belum," kata Herman.
Herman mengatakan, analisis kapasitas fiskal bakal dilakukan agar komposisi belanja aparatur tidak melebihi anggaran belanja publik. Dia berujar, perekrutan CPNS akan dilakukan berdasarkan kebijakan zero to negative growth. “Yang jelas tidak akan melebihi jumlah yang pensiun” tuturnya.
Lebih jauh, Herman menyampaikan, kementerian akan menganalisis kebutuhan restrukturisasi daerah dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah. “Jadi di daerah itu ada reorganisasi dan penataan kelembagaan,” ujarnya.
