TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan akan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Planet Summit di Paris pada Selasa, 12 Desember 2017. Konferensi ini digagas oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memperkuat komitmen terhadap Paris Agreement atau Kesepakatan Paris.
Kehadiran Indonesia dalam One Planet Summit akan menjadi penegasan dan mendorong penyelesaian proses perundingan, prosedur, dan pedoman operasional Paris Agreement. "Selain itu, Indonesia akan menginformasikan capaian dan tingkat kemajuan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia,” seperti dikutip dari keterangan resmi yang dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Ahad, 10 Desember 2017.
Beberapa topik yang akan dibahas dalam KTT One Planet Summit antara lain thematic ministrial roundtable, yaitu scaling-up finance for climate action, greening finance for sustainable business. Selain itu, ada topik tentang accelerating local and regional climate action dan strengthening policies for ecological and inclusive transition.
Terkait dengan pembiayaan, KTT One Planet diharapkan dapat menindaklanjuti komitmen Paris Agreement untuk mewujudkan pembiayaan atas aksi iklim dan perluasan alat keuangan yang efektif. Selain itu, KTT tersebut memperkenalkan berbagai proyek terkait dengan ekonomi rendah karbon dan tahan iklim.
Paris Agreement atau Kesepakatan Paris adalah perjanjian dalam kerangka PBB (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan, yang diharapkan akan efektif pada 2020.
Persetujuan ini dinegosiasikan oleh 195 negara dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris, Prancis, pada 2015, kemudian ditandatangani pada peringatan Hari Bumi, 22 April 2016, di New York, Amerika Serikat.
Hingga Maret 2017, tercatat 194 negara telah menandatangani Paris Agreement. Sebanyak 141 negara telah meratifikasi perjanjian ini. Adapun Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian tersebut pada 22 April 2016.
