DPR Setuju Penyederhanaan Golongan Listrik, Sosialisasi 2 Tahun

Reporter

Bisnis.com

Editor

Yudono Yanuar

Rabu, 6 Desember 2017 06:56 WIB

Meteran listrik. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyetujui usulan Kementerian Emergi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN untuk menjalankan program penyederhanaan golongan listrik rumah tangga non-subsidi.

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, DPR sepakat dengan pemerintah dan PLN yang akan melakukan sosialisasi selama dua tahun. Pihak parlemen meminta PLN segera menyelesaikan kajian.

Baca juga: Golongan Listrik Disederhanakan, Ini Tip Agar Tagihan Tak Jebol

"Kajian harus dilakukan dan kita sepakat mengenai sosialisasi selama dua tahun sampai 2019," katanya setelah dengar pendapat dengan ESDM, Selasa, 5 Desember 2017.

DPR juga sepakat dengan pemerintah yang menggratiskan biaya penyederhanaan tersebut. Komisi VII juga sepakat dengan Kementerian ESDM yang tidak menaikkan biaya abonemen dan tarif listrik.

Advertising
Advertising

Sebanyak 13,5 juta listrik rumah tangga non subsidi, yang biasanya menggunakan meteran 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA dan 4.400 VA akan dinaikkan menjadi 5.500 VA. Sedangkan yang 5.500 VA akan meningkat menjadi los stroom (tanpa batasan).

Program penyederhanaan golongan listrik bukan wajib. Pelanggan tetap bisa menggunakan meteran lama jika tidak ingin menaikkan meteran.

Berita terkait

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

4 jam lalu

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

5 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Pekerja Perempuan 24 Persen, PLN Klaim Dukung Kesetaraan Gender

3 hari lalu

Pekerja Perempuan 24 Persen, PLN Klaim Dukung Kesetaraan Gender

PLN mengaku berkomitmen menerapkan perlindungan, pencegahan, dan penanganan pelecehan seksual bagi pekerja perempuan di lingkungan perusahaan.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya