TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan badan usaha milik negara (BUMN), yang ditunjuk pemerintah dalam divestasi saham Freeport Indonesia, akan mengakuisisi hak partisipasi Rio Tinto dalam kerja sama pengelolaan tambang Grasberg dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dalam paparannya saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 5 Desember 2017, Jonan mengatakan, saat ini, negosiasi terkait dengan nilai akuisisi porsi Rio Tinto masih berjalan. Menurutnya, BUMN yang ditugaskan pemerintah akan melakukan akuisisi hak partisipasi 40 persen Rio Tinto bersama badan usaha milik daerah (BUMD) dan suku-suku di Papua yang telah disepakati.

Baca juga: Negosiasi Freeport, ESDM: Harus Selesai Desember 2017

Dalam kerja sama yang diteken pada 1995, Rio Tinto bekerja sama dengan Freeport-McMoran mengelola tambang Grasberg di Papua.

Rio Tinto memiliki hak 40 persen saham apabila produksi mencapai level tertentu. Setelah 2022—dari sebelumnya 2021 karena adanya penyesuaian—jatah 40 persen Rio Tinto dihitung dari seluruh produksi. Ada lima hal yang dicakup dalam kerja sama tersebut, yakni operasi, teknis, eksplorasi, pengembangan tambang, dan manajemen tailing.

"Empat puluh persen participating interest Rio Tinto itu akan diakuisisi BUMN yang ditugasi pemerintah Indonesia bersama-sama dengan BUMD dan suku-suku besar yang terkait dengan operasi Freeport Indonesia," kata Jonan.

Selain itu, kata dia, saham 9,36 persen PT Indocopper Investama yang dimiliki sepenuhnya Freeport-McMoran akan dibeli pemerintah Indonesia untuk menggenapkan akuisisi saham 51 persen. Menurutnya, divestasi akan dituntaskan pada 2018.

"Kepemilikan saham FCX di PT Indocopper sebesar 9 persen juga akan dibeli pemerintah Indonesia sehingga totalnya kurang-lebih akan mencapai 51 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN mengatakan proses divestasi saham PTFI masih terus dibahas dengan melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya hal teknis mengenai kerja sama antara Freeport-McMoRan dan Rio Tinto.

Simak: Negosiasi, Freeport Minta Keistimewaan Pajak

"Ada hal-hal yang sangat teknis karena ada Rio Tinto di situ ternyata. Rio Tinto itu punya perjanjian dengan Freeport mengenai pendanaan dan kemudian membagi keuntungan. Itu sangat teknis dan detail, dan sekarang ini lagi dibahas dengan Freeport," ucapnya.

Menurut Fajar, belum ada keputusan apakah 40 persen jatah Rio Tinto tersebut akan dikonversi menjadi saham atau tidak. "Yang jelas, ini belum sampai ke level operation. Artinya, masih pemerintah dengan Freeport-McMoRan untuk detailnya," tuturnya.

BISNIS.COM