Sabtu, 17 November 2018

Negosiasi Freeport, ESDM: Harus Selesai Desember 2017

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jumat (16/9). Bambang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam dalam persetujuan dan penerbitan Izin Usaha Tambang (IUP) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008-2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jumat (16/9). Bambang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam dalam persetujuan dan penerbitan Izin Usaha Tambang (IUP) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008-2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, menargetkan pembahasan divestasi saham PT Freeport Indonesia selesai pada Desember mendatang. Namun, dia menolak merincikan perkembangan terakhir negosiasi pemerintah dan Freeport Indonesia, termasuk pembahasan nilai saham yang disepakati kedua pihak.

    "Negoisasi maju (ada perkembangan, tapi kita tidak bisa menjelaskan saat ini. Kalau sekarang disampaikan ya tak bagus," ujar Bambang usai rapat tertutup bersama direksi Freeport Indonesia dan anggota Komisi Energi DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin, 27 November 2017.

    Simak: Negosiasi, Freeport Minta Keistimewaan Pajak

    Dia menolak berkomentar mengenai kendala pemerintah untuk mendapat sisa 41,64 persen saham divestasi. Saham pemerintah di Freeport Indonesia saat ini baru 9,36 persen. Hal itu belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, dimana 51 persen saham perusahaan tambang asing wajib dilepas ke Pemerintah Indonesia.

    Bambang sendiri saat ditanyai berulang kali, hanya angkat bicara soal batas negosiasi. "Ya, Desember, kan harus selesai Desember."

    Executive Vice Presiden PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, pun lebih banyak bungkam mengenai hasil rapat bersama pemerintah dan DPR RI. Tony hanya memastikan bahwa tahap perundingan sudah lebih maju dari sebelumnya.

    "(Perkembangannya) ya signifikan lah. Kemajuannya cukup cepat dalam banyak hal, pembicaraannya lebih intens dan terstruktur, lebih mengerucut," ujar Tony.

    Negosiasi pemerintah dan Freeport sejak April 2017 mencakup empat hal, yakni kelanjutan operasional tambang tersebut hingga 2041, stabilitas hukum dan fiskal untuk Freeport, pembangunan smelter baru, hingga divestasi saham.

    "Mestinya kan semuanya bisa selesai. Kita juga berharap semuanya bisa selesai," ujar Tony.

    Ketua Komisi Energi Gus Irawan Pasaribu belum bisa memastikan langkah pihaknya bila negosiasi belum juga selesai hingga 2017. "Wah, kita belum ada opsi (pilihan) perpanjangan. Kita beri waktu lah sampai benar-benar akhir, Desember bisa selesai."

    Gus justru optimis negosiasi kedua pihak bisa rampung dan diumumkan ke publik. "Pemerintahnya optimis, Freeport optimis juga," kata dia.

    YOHANES PASKALIS PAE DALE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.