TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agoes Triboesono mengatakan terdapat tiga strategi pemerintah mengaliri listrik kepada 2.500 desa yang belum mendapatkan listrik.

"Untuk wilayah yang susah dicapai kita ada beberapa pendekatan, selain pendekatan infrastruktur," kata Agoes Triboesono dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Aula Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis, 30 November 2017.

Simak: Menteri Jonan: Ada 10 Ribu Desa Belum Teraliri Listrik

Menurut Agoes, pemerintah melalui Kementerian ESDM memilih pendekatan pra elektrifikasi. "Kita bagikan lampu tenaga surya hemat energi, ada programnya di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi," katanya.

"Kedua, kita pakai menggunakan energi-energi setempat, komunal, jadi kita bikin solar fotovoltaik (aplikasi panel surya untuk energi) seperti itu, kemudian kita listriki (memberikan aliran listrik) mereka, yang dikelola oleh mereka (masyarakat sekitar)," ujar dia.

Strategi ketiga, menurut Agoes, jika sudah ada satu rumah di desa yang menerima aliran listrik, pemerintah tinggal menyambungkan ke rumah sebelah dan sekitarnya.

"Dengan tiga strategi itu diharapkan target 2.500 desa yang belum ada listrik itu bisa kita capai dan rasio elektrifikasi bisa kita tingkatkan," kata Agoes.

Hingga saat ini, menurut dia, terdapat 2.500 desa yang belum menerima aliran listrik. "Itu nanti kita konsolidasikan dan koordinasikan dengan teman-teman PLN (Perusahaan Listrik Negara)," katanya.

Agoes Triboesono mengatakan masih terdapat sekitar tujuh persen rumah tangga di Indonesia belum mendapatkan aliran listrik.

"Tujuh persen rumah tangga di Indonesia masih belum teraliri listrik. Itu khususnya di bagian timur," ujar dia.

Menurut Agoes, angka rasio elektrifikasi berada pada 93,08 persen pada Oktober 2017. Rasio elektrifikasi adalah jumlah rumah tangga yang berlistrik dibagi rumah tangga secara keseluruhan.

Agoes mengatakan Papua dan Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang rasio elektronifikasi listrik paling rendah di Indonesia. Di NTT berada pada angka 48.91 dan di Papua berada pada 58.99.

"Di Jawa juga belum 100 persen," katanya.