Luhut Klaim Utang Pemerintah RI Lebih Kecil dari Malaysia

Kamis, 30 November 2017 16:01 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi keynote speaker dalam acara #2030NOW Social Good Summit 2017 di Plaza Indonesia, 4 Oktober 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan utang pemerintah Indonesia masih mungkin ditambah lagi. Ia mengklaim utang pemerintah RI lebih kecil dibandingkan Malaysia.

Menurut Luhut, Indonesia masih memiliki ruang melakukan pembiayaan infrastruktur melalui utang. Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto masih relatif rendah dibandingkan negara-negara maju dan berkembang lainnya.

“Menurut IMF dan OECD, utang negara kita termasuk yang paling rendah. (Ruang untuk berutang) Indonesia masih tersisa lebih dari 30 persen, tapi kita belum perlu. Sementara itu, rasio utang dibandingkan pendapatan pajak juga masih relatif lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia,” ujarnya saat memimpin apel Danrem dan Dandim seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kamis, 30 November 2017.

Namun, dia mengingatkan utang yang boleh dilakukan tersebut harus dialokasikan untuk pembangunan yang bersifat produktif. Sehingga utang yang digunakan untuk membangun akan bisa menghasilkan dana untuk membayar utang itu sendiri. “Sampai hari ini, Indonesia sangat bagus dalam hal itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, pemerintah saat ini tengah fokus dalam pembangunan infrastruktur secara nasional guna menurunkan biaya logistik di Indonesia sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan. Untuk mencapai hal tersebut, menurut dia, membutuhkan dana yang tidak sedikit dan salah satu caranya melalui angaran dan utang pemerintah.

Hal ini tercermin dari alokasi anggaran infrastruktur melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara 2018 yang menembus Rp 400 triliun. Meskipun menelan biaya yang tidak sedikit, Luhut mengklaim saat ini hasil dari pembangunan infrastruktur itu sudah mulai terasa dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, di depan para perwira perserta apel, Luhut juga mengingatkan untuk terus mencermati perkembangan geopolitik global saat ini. Dia menekankan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dari teknologi tingkat tinggi yang sedang berkembang. Sehingga, ke depannya keadaan ekonomi masyarakat bisa jauh lebih membaik. “Anda sebagai perwira harus mencermati situasi geopolitik global. Harus yakin Indonesia ekonominya akan membaik,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

5 hari lalu

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.

Baca Selengkapnya

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

25 hari lalu

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

54 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

57 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

58 hari lalu

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

58 hari lalu

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

58 hari lalu

Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

58 hari lalu

Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

59 hari lalu

Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

59 hari lalu

Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024

Baca Selengkapnya