Setelah Infrastruktur, Jokowi Fokus Kembangankan SDM

Rabu, 29 November 2017 07:57 WIB

Presiden Joko Widodo saat menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 9 November 2017. Presiden Joko Widodo meminta tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Setya Novanto untuk ikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau menyatakan pemerintah akan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia setelah menggencarkan pembangunan infrastruktur. Pendidikan menjadi sasaran utama pemerintah.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan politeknik. "Perombakannya memang harus besar-besaran," ucapnya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa, 28 November 2017. Pasalnya, 60 persen tenaga kerja di Indonesia saat ini merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Dia berujar, peningkatan kualitas pendidikan ini juga harus dilakukan secepatnya. Menurut dia, Indonesia sudah tidak punya waktu banyak untuk menyeimbangkan dengan perubahan dunia.

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan merombak pengajar. Jokowi menuturkan guru di sekolah menengah kejuruan saat ini merupakan guru normatif. "Seharusnya 80 persen itu guru skill, yang bisa menjadi pelatih anak-anak kita untuk memperkuat kemampuan mereka," ucapnya.

Dia mengatakan guru normatif mengajarkan pelajaran seperti bahasa Indonesia, kewarganegaraan, dan agama. Pelajaran tersebut, ujar dia, tetap dibutuhkan, tapi porsi pelajaran yang meningkatkan kemampuan anak harus lebih banyak. Misalnya memberikan pelajaran untuk menghadapi masalah dan mencari solusi. "Bukan hafalan lagi," tutur Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menyatakan akan mendorong inovasi dengan memperbesar anggaran riset. Inovasi ini nantinya diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Jokowi berharap perguruan tinggi juga berkontribusi dengan mengubah kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. "Kurikulum universitas kita sudah terlalu lama tidak berubah, sudah lebih dari 30 tahun," ucapnya. Dia mengatakan perguruan tinggi seharusnya membuka jurusan dan fakultas yang sesuai dengan perubahan dunia, seperti fakultas ekonomi digital atau jurusan logistik dan jurusan toko online.

Berita terkait

Hari Ini Ruas Tol Jagorawi Diperbaiki hingga 12 Mei 2024 Mendatang, Simak Jadwal Lengkap dan Titik Lokasinya

1 jam lalu

Hari Ini Ruas Tol Jagorawi Diperbaiki hingga 12 Mei 2024 Mendatang, Simak Jadwal Lengkap dan Titik Lokasinya

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperbaiki ruas Tol Jagorawi mulai hari ini, Ahad, 5 sampai 12 Mei 2024 mendatang

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

3 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

5 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

16 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

21 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

22 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya