Dana LRT Bengkak, Menteri Rini Ajukan Bikin Perusahaan Gabungan

Selasa, 28 November 2017 21:01 WIB

Suasana pembangunan proyek LRT, di koridor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 28 Agustus 2017. LRT Jakarta fase pertama koridor 1 Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2018 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana membentuk perusahaan gabungan alias joint venture untuk membiayai proyek kereta ringan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Rini mengatakan perusahaan gabungan itu akan terdiri atas tiga perusahaan pelat merah.

Rini menuturkan ketiga perusahaan itu antara lain PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Adhi Karya. Untuk perusahaan ketiga, kata dia, masih dibahas. “Kemungkinan SMI (PT Sarana Multi Infrastrukutur). Kami harap SMI,” katanya di Jakarta, Selasa, 28 November 2017.

Simak: Pinjaman Proyek LRT Diharapkan Cair November 2017

Rini mengatakan usul tersebut sudah diajukan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Dia menuturkan akan mengadakan rapat dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman pekan depan. “Insya Allah bisa diputus semua. Dalam satu bulan selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, nilai investasi LRT Jabodebek membengkak Rp 5 triliun dari Rp 26,7 triliun menjadi Rp 31,8 triliun. Pemerintah menyatakan pembengkakan itu terjadi karena pilihan teknologi moved block yang akan digunakan dalam proyek tersebut. Dengan pilihan itu, pemerintah mengklaim mampu meningkatkan kapasitas penumpang secara signifikan.

Karena pembengkakan biaya itu, Rini mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan pada pekan lalu. Surat itu berisi usul Kementerian BUMN agar KAI tidak menjadi investor dalam proyek LRT, melainkan hanya sebagai penyelenggara dan pengoperasian LRT.

Rini khawatir penambahan biaya itu akan mengganggu neraca keuangan KAI. Dia berujar KAI juga mesti mendanai revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api di Indonesia. Karena itu, Kementerian BUMN kemudian mengajukan skema patungan tiga perusahaan untuk menutupi tambahan biaya LRT.

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan perusahaan gabungan itu rencananya mengurusi seluruh proyek LRT, mulai pendanaan, prasarana, hingga operasional.

Budi mengatakan perusahaan gabungan itu akan mengumpulkan modal awal Rp 9 triliun. Modal tersebut akan diperoleh dari penyertaan modal negara. “Jadi KAI Rp 4 triliun, Adhi Karya Rp 1,4 triliun, dan pihak ketiga Rp 3,6 triliun,” ucapnya di stasiun kereta Bandar Udara Soekarno-Hatta, Selasa, 28 November 2017.

Dia membenarkan pihak ketiga itu kemungkinan adalah PT SMI. Dia menambahkan, pembentukan perusahaan patungan akan dibahas mulai besok, Rabu, 29 November 2017.

Budi memastikan pengerjaan proyek LRT akan tetap sesuai dengan jadwal. Masalah pembentukan patungan ini tidak akan membuat proyek LRT molor. “Akhir Desember 2018 selesai, Januari 2019 persiapan, dan tiga sampai empat bulan kemudian operasi,” tuturnya.

AJI NUGROHO

Berita terkait

Mantan Dirut Pertamina Ari Soemarno Meninggal Dunia di Usia 72 Tahun

13 November 2022

Mantan Dirut Pertamina Ari Soemarno Meninggal Dunia di Usia 72 Tahun

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2006 - 2009, Ari Hernanto Soemarno meninggal dunia pada Ahad, 13 November 2022, pukul 09.31 WIB.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Sebut Proyek Kereta Cepat Mubazir: Sampai Kiamat Tak Balik Modal

14 Oktober 2021

Faisal Basri Sebut Proyek Kereta Cepat Mubazir: Sampai Kiamat Tak Balik Modal

Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri kembali mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Ide Swastanisasi BUMN Sudah Muncul Sejak Era Rini Soemarno

8 Maret 2021

Pengamat: Ide Swastanisasi BUMN Sudah Muncul Sejak Era Rini Soemarno

Pengamat menilai rencana Menteri BUMN Erick Thohir melakukan swastanisasi bukan ide baru.

Baca Selengkapnya

Kinerja Anggaran Kementerian BUMN di Bawah Erick Thohir

20 Januari 2021

Kinerja Anggaran Kementerian BUMN di Bawah Erick Thohir

Tahun 2020 menjadi periode pertama bagi Menteri BUMN Erick Thohir menjalankan anggaran di kementerian satu tahun penuh.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Tak Dorong Holding Perbankan, Ini Sebabnya

3 Juli 2020

Erick Thohir Tak Dorong Holding Perbankan, Ini Sebabnya

Erick Thohir memilih mempertajam fokus tiap bank pelat merah daripada membuat holding perbankan yang didorong oleh pendahulunya, Rini Soemarno.

Baca Selengkapnya

Sesudah Slogan, Erick Thohir Ganti Logo BUMN Era Rini Soemarno

1 Juli 2020

Sesudah Slogan, Erick Thohir Ganti Logo BUMN Era Rini Soemarno

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengganti logo kementerian yang membawahi banyak perusahaan plat merah.

Baca Selengkapnya

Eks Karyawan Merpati Laporkan Dugaan PHK Paksa ke Erick Thohir

20 Juni 2020

Eks Karyawan Merpati Laporkan Dugaan PHK Paksa ke Erick Thohir

Sejumlah mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines berencana menemui Menteri BUMN Erick Thohir pada Senin, 22 Juni 2020

Baca Selengkapnya

2019, Rini Soemarno Laporkan Dugaan Fraud Jiwasraya dan Asabri

8 Maret 2020

2019, Rini Soemarno Laporkan Dugaan Fraud Jiwasraya dan Asabri

Saat itu Rini Soemarno mengirimkan laporan formal dugaan fraud Jiwasraya dan Asabri ke Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Rini Soemarno Pernah Laporkan Fraud Jiwasraya dan Asabri ke Jaksa

28 Februari 2020

Rini Soemarno Pernah Laporkan Fraud Jiwasraya dan Asabri ke Jaksa

Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno rupanya pernah melaporkan dugaan fraud Jiwasraya dan Asabri ke Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Akan Perluas Strategi Holding BUMN

22 Februari 2020

Erick Thohir Akan Perluas Strategi Holding BUMN

Erick Thohir memastikan pemerintah tak lagi mendorong dibentuknya superholding BUMN.

Baca Selengkapnya