TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mengevaluasi belanja pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasilnya menunjukkan belanja yang tidak efektif dan efisien.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan pemerintah daerah memiliki terlalu banyak program. Total program pemerintah daerah di seluruh Indonesia saat ini mencapai lebih dari 19.500 program.

"Terdapat 150 hingga 600 program pada satu daerah," katanya dalam acara Budget Day di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 November 2017. Padahal di setiap kabupaten, kota, dan provinsi hanya ada sekitar 30 organisasi perangkat daerah.

Banyaknya program, kata dia, mengakibatkan penyaluran anggaran tidak fokus pada prioritas daerah. "Dampak lainnya adalah kesulitan harmonisasi belanja APBD dengan belanja kementerian dan lembaga (K/L)," ucapnya.

Boediarso menuturkan masih banyak K/L yang mendanai program yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu contoh duplikasi anggaran terlihat dari belanja untuk pendidikan, rehabilitasi, dan penambahan ruang kelas.

Sebanyak Rp 3,1 triliun anggaran untuk hal itu kini masih dipegang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal fungsi tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Contoh lainnya adalah belanja untuk ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyuluhan petani yang masih ada di Kementerian Pertanian.

Pemerintah juga melihat banyak program kementerian pusat dan daerah yang berbeda, tapi memiliki substansi kegiatan yang sama. "Artinya, ada duplikasi dalam penganggaran," ujarnya. Dia mengatakan fungsi anggaran yang paling banyak berpotensi terduplikasi adalah fungsi kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan hidup, ekonomi, pendidikan, serta perumahan dan fasilitas umum.

Temuan Kementerian Keuangan lainnya adalah belanja modal yang masih sangat bergantung pada dana alokasi khusus. Total belanja daerah 2017 mencapai Rp 1.098 triliun. Sebanyak 20 persen dari total anggaran digunakan untuk belanja modal.