TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah perusahaan kontraktor asal Cina membidik jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 33 kilometer, yang dilelang dengan skema ketersediaan layanan atau availability payment.
Kepala Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Eka Pria Anas menyatakan, saat ini, jalan tol porsi pemerintah tersebut baru melalui tahap prakualifikasi.
“Lelangnya belum dimulai, baru selesai prakualifikasi. Peserta yang lolos ada lima konsorsium,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat, 17 November 2017.
Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, tiga dari lima konsorsium yang lolos prakualifikasi merupakan konsorsium Cina, yaitu China Harbour Indonesia, China State Construction Engineering Cooperatiom, serta konsorsium China Communication Construction Indonesia PT Wijaya Karya Tbk-MMM.
Dua konsorsium lain merupakan kontraktor pelat merah, yang terdiri atas PT Waskita Karya Tbk dan konsorsium PT Pembangunan Perumahan Tbk-PT Nindya Karya.
Dia menjelaskan, jalan tol senilai Rp3,3 triliun ini merupakan jalan tol pertama yang dilelang dengan skema availability payment. Skema investasi baru ini bertujuan menarik investor baru dalam bisnis jalan tol sekaligus memberikan kepastian investasi.
Di sisi lain, skema ini cocok untuk mengembangkan jalan tol di daerah dengan trafik yang rendah dan menyiasati keterbatasan anggaran pemerintah dalam memberikan dukungan konstruksi.
Menurut dia, skema ini berbeda dari skema build operate transfer, seperti yang biasa dijalankan, yakni investor mengandalkan trafik dan tarif jalan tol untuk mengembalikan investasinya.
Dalam skema availability payment, pengembalian investasi dilakukan pemerintah dengan cara mencicil dalam jangka waktu yang disepakati, sementara keuntungan atau tarif jalan tol akan dipungut entitas usaha yang dibangun pemerintah.
Dengan demikian, nantinya kebijakan penetapan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan tidak berhubungan langsung dengan upaya pengembalian investasi.
Pemerintah juga menetapkan tarif berdasarkan kualitas jalan tol dan pelayanan yang disediakan badan usaha.
