TEMPO.CO, Jakarta -Bank Indonesia gencar memacu perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai lewat strategi elektronifikasi yang bersinergi dengan program pemerintah. Penggunaan transaksi non tunai itu antara lain termasuk penyaluran bantuan sosial dan pembayaran di gerbang tol.

Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi, Keuangan Inklusif, dan Perizinan Bank Indonesia, Pungky Purnomo Wibowo, menuturkan bank sentral menyiapkan sejumlah langkah mendukung perluasan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masing-masing 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2018.

BI dan instansi teknis, kata dia, sudah menyiapkan data keluarga penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat, sinkronisasi petunjuk teknis PKH dan BPNT, penyiapan 88.061 E-warong, penyediaan 10 juta KKS bank oleh Bank Himbara, penyempurnaan dashboard dan ketersediaan pendamping bansos.

“Kemensos telah menyiapkan rekrutmen tembahan pendamping untuk 2018 yang akan membantu penyaluran PKH dan BPNT,” kata Pungky Wibowo di sela pelatihan wartawan daerah Bank Indonesia di Jakarta, Senin 20 November 2017.

Ia merinci, ada 1,2 juta KPM PKH pada 2016 dan 6 juta KPM PKH pada 2017. Adapun BPNT membidik 1,2 juta KPM pada 2017. Terhitung Januari-14 November 2017, penyaluran PKH sudah terealisasi 99,16 persen dengan penyerapan 99,04 persen. Sementara penyaluran BPNT terealisasi 98,41 persen dengan penyerapan 52,18 persen. “Target 100 persen tahun 2017,” kata dia optimis.

Pungky mengakui ada sedikit kesulitan ketika penyaluran bansos nontunai, seperti sekitar 1 persen KPM belum dibukakan rekening karena membutuhkan penyesuaian data, KPM yang tidak bisa menerima dana karena meninggal dunia, sakit jiwa, menjadi TKI, tidak berada di tempat, dan diperlukan mekanisme rekonsiliasi antara agen, bulog dan bank.

“Kami terus menyiapkan infrastrukturnya untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses. Ini sejalan dengan program pemerintah meningkatkan keuangan inklusif mencapai 75 persen banked people pada 2019,” kata Pungky Wibowo.

Selain lewat bansos nontunai, ia melanjutkan, BI sudah merealisasikan e-money pada 33 ruas tol di seluruh Indonesia, terhitung 31 Oktober lalu alias telah 100 persen dalam tahap 1. Tahap ke-2 dan ke-3 berfokus mengintegrasikan ruas tol dan integrasi ruas tol dengan Electronic Toll Collection (ETC) paling akhir 31 Desember 2017.

Adapun tahap ke-4 mencapai layanan pembayaran berbasis nirsentuh atau transaksi tol tanpa henti atau multi lane free flow paling akhir pada 31 Desember 2018. Menurut Pungky, program e-money mesti membidik sektor dengan jumlah pengguna yang massif, seperti sektor transportasi dan bantuan sosial supaya efektif dan cepat. Ia optimistis digitalisasi keuangan tidak akan mengabaikan tenaga kerja manusia.

"Uang tunai tetap harus ada sebagai kedaulatan negara, tapi berapa proporsinya antara non tunai dan tunai, belum bisa ditetapkan,” ujar Pungky.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, merespons positif langkah Bank Indonesia karena pemerintah dan badan usaha lebih efisien. "Pelayanan publik lebih akurat, cepat, dan bebas pungli," ujar Agus.