TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyambangi Kementerian Keuangan. Dia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas rencana pemerintah dalam bidang ekonomi tahun ini dan tahun depan.

Agus mengatakan salah satu fokus pembahasannya adalah surat berharga negara (SBN). "Sebagaimana diamanatkan undang-undang, kalau pemerintah akan menjalankan APBN dan menerbitkan SBN di 2018, perlu berkonsultasi dengan BI," kata Agus seusai pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 20 November 2017.

Tahun ini, pemerintah membutuhkan pembiayaan dari utang sebesar Rp 399,2 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk menutup defisit yang ditargetkan Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat Rp 3.866,45 triliun hingga September 2017. Utang terdiri atas penerbitan SBN sebesar Rp 3.128,46 triliun dan pinjaman Rp 737,99 triliun.

SBN terdiri atas penerbitan surat utang negara (SUN) Rp 2.591,55 triliun atau 67 persen dari total, surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk Rp 536,91 triliun atau 13,9 persen, dan pinjaman Rp 737,99 triliun atau 19,1 persen.

Utang didominasi oleh utang dalam mata uang rupiah dengan porsi 59 persen. Sisanya merupakan utang dalam mata uang asing. Dolar Amerika Serikat sebesar 29 persen, yen Jepang 6 persen, euro 4 persen, special drawing right 1 persen, dan beberapa valuta asing lain 1 persen.

Berdasarkan kreditur, utang pemerintah pusat didominasi investor SBN dengan total 81 persen. Sisanya berasal dari pinjaman dari Bank Dunia 6 persen, Jepang 5 persen, ADB 3 persen, dan lembaga lainnya 5 persen.