Sri Mulyani: Fokus Pemerintah Human Capital, Bukan Infrastruktur

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Jumat, 17 November 2017 19:24 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berswafoto bersama istri Kepala Desa Ponggok (tengah) dan Plt Bupati Klaten Sri Mulyani (kiri), sebelum acara diseminasi optimalisasi dana desa di gedung pertemuan Balai Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, pada Rabu sore, 23 Agustus 2017. (TEMPO/DINDA LEO LISTY)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pemerintah Indonesia berfokus pada investasi kemanusiaan atau human capital. Indonesia, yang sedang menggiatkan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya fokus pada infrastruktur. Khusus pembangunan pendidikan dan kesehatan menghabiskan anggaran Rp 550 triliun.

“Karena untuk suatu negara manusianya adalah aset yang paling berharga. Bagaimana manusia Indonesia menjadi lebih berpendidikan, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga mereka mampu menjadi lebih produktif dan kompetitif, mereka mampu menjadi warga negara Indonesia yang confident dan menjaga republik ini,” kata Sri Mulyani dalam pidatonya di acara di kantor Bank Indonesia, Jumat, 17 November 2017.

Baca juga: Sri Mulyani Ingin Anggaran Pendidikan Dialokasikan ke Riset

Sri Mulyani mengatakan dalam menjaga keseimbangan belanja negara agar Indonesia menjadi lebih baik, infrastruktur adalah prioritas kedua setelah human capital. Dirinya juga memohon bantuan Bank Indonesia dan Polri untuk bersama-sama dengan pemerintah menjaga iklim investasi. Untuk membuat seluruh Indonesia menjadi terhubung dan bisa lebih merata dan seimbang.

Anggaran untuk pendidikan ini difokuskan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Menyasar rehabilitasi ruang kelas, tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah, tunjangan khusus guru daerah khusus, tunjungan sertifikasi dosen, kartu Indonesia pintar, bantuan bidik misi ke perguruan tinggi untuk uang kuliah dan ke mahasiswa, dan bantuan operasional sekolah.

Advertising
Advertising

Mandatory spending yang lain adalah anggaran kesehatan yang pada tahun 2017 juga tetap dialokasikan sebesar 5 persen dari APBN. Anggaran kesehatan tersebut difokuskan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Anggaran kesehatan antara lain dalam bentuk imunisasi, penerimaan bantuan iuran, stunting, biaya operasional kesehatan untuk puskesmas dan rumah sakit, dan biaya operasional keluarga berencana.

Menurut Sri Mulyani, belanja pemerintah saat ini mencapai lebih dari Rp 2.220 triliun. Berdasarkan informasi APBN 2017, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, di antaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan.

Sebagian juga dibelanjakan ke daerah, melalui pemerintah daerah. “Kemarin saya baru saja rapat karena untuk melihat desa di Indonesia itu sekarang mendapatkan dana desa sebesar Rp 60 triliun. Kalau ditambahkan dengan dana alokasi umum dan dana bagi hasil, itu angka Rp 100 triliun lebih yang langsung ke grass root," kata Sri Mulyani tentang besarnya perhatian pemerintah pada human capital.
SATRIA DEWI ANJASWARI | YY

Berita terkait

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

15 menit lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

19 jam lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

19 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

20 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

1 hari lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

1 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

2 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

2 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

2 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya