TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dakhiri mengatakan penetapan upah minimum provinsi (UMP 2018) menjadi kewenangan Gubernur dan harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Hanif hanya membuat surat edaran, yang antara lain isinya tentang kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen.

"Jadi bukan saya yang menetapkan besaran kenaikannya. Yang menetapkan UMP-nya itu kan Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Datanya itu berasal dari BPS. Itulah yang saya informasikan melalui surat edaran," kata Menaker Hanif seusai memberikan sambutan pada acara simposium Pendidikan Vokasi (Kejuruan) Sistem Ganda yang Berorientasi pada Praktik-Peluang bagi Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.

Baca: Demo di Depan Balai Kota, Ratusan Buruh Minta UMP DKI Rp 3,9 Juta

Hanif mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 pada tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

UMP tahun 2018 ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2017. Dalam surat edaran tersebut, kenaikan UMP 2018 dihitung berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan Produk Domestik Bruto) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam surat edaran itu disebutkan inflasi nasional periode September 2016-September 2017 sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,99 persen sehingga besaran kenaikan UMP 2018 adalah sebesar 8,71 persen.

Hanif mengatakan aturan soal pengupahan yang tertuang dalam PP 78 sudah mempertimbangkan banyak kepentingan, yaitu dari sisi para pekerja agar upahnya bisa naik setiap tahun atau ada kepastian mengenai kenaikan upah.

Baca: UMP Jateng 2018 Rp 1,48 Juta, Dibawah Jabar dan Jatim

"Kemudian kepentingan dari dunia usaha bahwa kenaikan upah itu harus predictable. Karena kalau tidak bisa diperkirakan, tiba-tiba bisa melejit sehingga mengguncangkan dunia usaha sehingga berdampak kepada tenaga kerja juga," kata Hanif.

Selain itu, peraturan pengupahan disebutnya juga mempertimbangkan kepentingan calon pekerja, yaitu mereka yang masih menganggur butuh pekerjaan sehingga diharapkan yang sudah bekerja tidak menghambat mereka yang belum bekerja.

"Yang pasti kenaikan UMP telah memperhitungkan semua kepentingan. Kalau hitung-hitung sendiri, kalian juga kalau disuruh ngitung pasti minta lebih. Menuntut boleh saja, tapi kita tetap mempertimbangkan banyak kepentingan, termasuk dari para pekerja yang ingin agar naik upahnya setiap tahun," kata Hanif.

Ketua Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto mengatakan bahwa dirinya sebagai pengusaha dapat menerima keputusan tentang kenaikan UMP tersebut. "Walaupun angka kenaikan UMP yang 8,71 itu memberatkan sebagian industri, tetapi kita harus tetap terima," kata dia.

Namun dirinya mengkhawatirkan, kenaikan UMP 2018 nantinya akan berdampak pada peningkatan PHK di beberapa sektor industri. "Saya kira industri ritel yang akan banyak melakukan PHK karena tergerus online, juga industri padat karya karena adanya otomatisasi," kata dia.

ANTARA | ERLANGGA DEWANTO | YY