Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UMP Jateng 2018 Rp1,48 Juta, di Bawah Jabar dan Jatim

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berdialog dengan murid Sekolah Dasar Warga di Surakarta, Jawa Tengah, 6 Agustus 2015. Kegiatan Gubernur Jawa Tengah tersebut selain membagikan seragam sekolah dasar bagi siswa maupun siswi yang tidak mampu juga menghadiri pelantikan panitia Ibadah Haji Surakarta. Bram Selo Agung/Tempo
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berdialog dengan murid Sekolah Dasar Warga di Surakarta, Jawa Tengah, 6 Agustus 2015. Kegiatan Gubernur Jawa Tengah tersebut selain membagikan seragam sekolah dasar bagi siswa maupun siswi yang tidak mampu juga menghadiri pelantikan panitia Ibadah Haji Surakarta. Bram Selo Agung/Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan upah minimum provinsi Jawa Tengah (UMP Jateng 2018) sebesar Rp1.486.065. Penetapan tersebut mengalami kenaikan 8,7 persen dari tahun ini Rp1.367.000.

"Gubernur wajib menetapkan UMP, paling akhir 1 November, sudah kita tetapkan. Formulanya menggunakan PP (PP 78 tahun 2015). Rumusnya simpel, kita pakai upah buruh yang sekarang kita bagi UMK, ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Ganjar kepada Tempo di Gedung Berlian, DPRD Jawa Tengah, Senin 30 Oktober 2017.

Baca juga: UMP Jabar 2018, Ini Alasan Perwakilan Pekerja Menolak 

Formula tersebut, lanjutnya, dihitung dengan menambahkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi terakhir yakni 3,99 persen inflasi, dan 4,72 persen kenaikan ekonomi secara nasional. Ganjar mengaku nominal UMP tidak bisa dibandingkan dengan UMK di 35 daerah di Jateng.

"Kalau dibandingkan dengan UMK Kota Semarang ya njegleg. Sementara kalau UMK yang sudah menyerahkan baru delapan daerah," kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Penetapan UMK paling lambat akan dilaksanakan 21 November. Delapan daerah yang sudah menyerahkan. Kita tunggu paling lambat menyerahkan awal November ini ya. Sementara proses yang bergulir Dewan Pengupahan masih menghitung angka. Biasanya 10 November sudah lengkap" kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Wika Bintang.

Delapan daerah di Jawa Tengah yang sudah menyetor angka UMK yakni Kabupaten Semarang, Jepara, Rembang, Wonogiri, Boyolali, Wonosobo, Cilacap, dan Kota Tegal. Diakui Wika, di Jateng masih ada dua daerah yang belum melaksanakan 100 persen perhitungan angka UMK sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Dilihat dari angka 2017, dua daerah yang belum mencapai 100 persen KHL di Jawa Tengah yakni Kabupaten Magelang dan Batang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Wika Bintang menambahkan, jika dibandingkan dengan DI Yogyakarta dengan UMP Rp1.454.154, UMP di Jateng lebih tinggi. Dibandingkan dengan dua provinsi lain yakni Jawa Timur dan Jawa Barat, UMP Jateng 2018 masih di bawah mereka. Di Jawa Barat UMP 2018 mencapai Rp1.544.360, dan Jawa Timur Rp1.508.800.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sekjen PDIP Sebut Megawati dan Ganjar Masih Rutin Bertemu

8 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Sekjen PDIP Sebut Megawati dan Ganjar Masih Rutin Bertemu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal kapan silaturahmi Ganjar Pranowo dengan Megawati Soekarnoputri saat Idul Fitri 1445 H.


Ganjar Pranowo Sambut Keinginan Gibran untuk Bertemu Pasca Pemilu 2024: Bagus

8 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melaksanakan Shalat Idul Fitri 1445 H di Lapangan Dolo, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Jogjakarta, Rabu 10, April 2024).  Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Sambut Keinginan Gibran untuk Bertemu Pasca Pemilu 2024: Bagus

Ganjar Pranowo memberikan respons saat dimintai tanggapan terhadap keinginan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bisa bertemu dengan dirinya di momentum Ramadan kemarin atau Lebaran 2024 ini.


Ganjar Pranowo Gelar Open House Hari Kedua Lebaran di Rumah Masa Kecilnya

8 hari lalu

Acara open house Ganjar Pranowo, di kediaman barunya, turut Kabupaten Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta (DIY) berlangsung meriah, Rabu, 10 April 2024. Turut hadir Mahfud MD. Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Gelar Open House Hari Kedua Lebaran di Rumah Masa Kecilnya

Open house diadakan Ganjar Pranowo di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Griya Soeparni, Kecamatan Tawangmangu yang merupaka


Ganjar Pranowo Kenakan Kemeja Motif Garis Hitam Putih Lagi, Saat Salat Idul Fitri dan Open House

8 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melaksanakan Shalat Idul Fitri 1445 H di Lapangan Dolo, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Jogjakarta, Rabu 10, April 2024).  Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Kenakan Kemeja Motif Garis Hitam Putih Lagi, Saat Salat Idul Fitri dan Open House

Ganjar Pranowo kenakan kemeja motif garis-garis hitam putih vertikal saat Salat Id dan open house, Rabu, 10 April 2024. Seperti saat awal nyapres.


Ketua TPN Ganjar-Mahfud Minta Bertemu Prabowo

8 hari lalu

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua TPN Ganjar-Mahfud Minta Bertemu Prabowo

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Arsjad Rasjid menyampaikan ingin bertemu calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

13 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

Presiden Jokowi diduga melakukan politisasi Bansos saat kunjungan di sejumlah daerah. Ini jawaban 4 menteri di persidangan sengketa Pilpres di Mahkama


Timnas Anies-Muhaimin Minta MK Panggil Jokowi terkait Politisasi Bansos di Pilpres

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Timnas Anies-Muhaimin Minta MK Panggil Jokowi terkait Politisasi Bansos di Pilpres

Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi memanggil Presiden Jokowi terkait dugaan politisasi Bansos di Pilpres.


Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

13 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

Ini perbedaan Bansos dan Perlinsos yang disinggung oleh 4 menteri Jokowi di sidang Mahkamah Konstitusi.


Dicecar MK, Airlangga Bantah Bansos Picu Kenaikan Harga Beras

14 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Dicecar MK, Airlangga Bantah Bansos Picu Kenaikan Harga Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah bahwa penyaluran Bansos menjelang Pilpres sebabkan kenaikan harga beras.


Sri Mulyani Bantah Pemblokiran Anggaran Kementerian untuk Biayai Bansos

14 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Bantah Pemblokiran Anggaran Kementerian untuk Biayai Bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa pemblokiran anggaran kementerian untuk pembiayaan bantuan sosial atau Bansos menjelang Pilpres.