Transaksi Tunai Masih Berlaku di Tol, Disediakan 1 Gardu Hibrid

Reporter

Antara

Editor

Anisa Luciana

Rabu, 25 Oktober 2017 18:44 WIB

Antrian kendaraan saat transaksi di Gerbang Tol Cibubur, Jakarta Timur, 31 Agustus 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Ombudsman menyatakan, setiap gerbang tol masih menyisakan satu gardu untuk transaksi tunai mulai 31 Oktober 2017. Semula, semua transaksi pembayaran tol dilakukan secara tunai mulai 31 Oktober 2017.

Anggota BPJT, Kuncahyo, dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2017, mengatakan operator tol hanya akan menyediakan satu gardu bermesin hibrid untuk melayani pembayaran tunai dan juga non-tunai di setiap gerbang tol.

Keberadaan mesin hibrid ini untuk penanganan kejadian-kejadian tak terduga saat pembayaran tol, misalnya untuk pengguna jasa tol yang baru pertama kali menggunakan uang elektronik.

Baca: Pembayaran Tunai di Tol Tinggal 12 Persen

Kuncahyo mengimbau masyarakat agar memprioritaskan pembayaran secara non tunai guna mengurangi waktu antrean kendaraan. Pihaknya tetap mengupayakan 100 persen untuk pembayaran non tunai karena sudah ada sosialisasi.

Mesin hibrid ini bisa digunakan untuk kondisi tertentu, misalnya pengguna tol yang baru pertama kali menggunakan uang elektronik (first time user) atau pengguna tol jarak jauh. "Biasanya di paling kiri," katanya pada konferensi pers bersama pimpinan Ombudsman dan Bank Indonesia (BI) itu.

Kuncahyo mengatakan bahwa BPJT akan meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk tetap menggencarkan sosialisasi pembayaran non tunai. Namun, dia menyetujui saran Ombudsman agar pembayaran tunai tetap difasilitasi.

Advertising
Advertising

Anggota Ombudsman, Dadan S. Suharmawijaya, dalam konferensi pers yang sama, mengatakan bahwa BPJT dan Bank Indonesia telah sepakat bahwa pada 31 Oktober 2017 yang dilakukan adalah meningkatkan sepenuhnya gerakan non tunai.

Untuk target 100 persen pembayaran non tunai, kata Dadan, diserahkan kepada pengguna tol dan operator. Oleh karena itu, kata dia, BPJT sepakat untuk tetap menyediakan mesin hibrid. "Masih ada hibrid untuk transaksi tunai," ujarnya.

ANTARA

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

2 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

2 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

5 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

21 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

23 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

25 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

25 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya