Kritik YLKI pada Program Bank Indonesia Soal Pembayaran Nontunai

Senin, 23 Oktober 2017 20:06 WIB

Konsumen melakukan transaksi dengan menggunakan kartu visa di gerai Indomaret, Jakarta Jumat (30/04). Pelanggan dapat melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan kartu Visa di 4.110 gerai Indomaret mulai 1 Mei 2010. TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO,CO. JAKARTA - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai realisasi program gerakan nasional nontunai (GNNT), yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI), hingga saat ini masih memiliki beberapa kekurangan.

"Kekurangan GNNT, yang saya amati, adalah proses isi ulangnya yang ribet," ujarnya di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2017. "Ketika saya ingin mengisi ulang kartu e-toll di beberapa minimarket, hampir semuanya menolak. Alasannya, teknologinya hank atau saldo habis," ucapnya.

Simak: Cegah Kemacetan, BI: Top Up Uang Elektronik Sebaiknya di Luar Tol

Tulus menyatakan hal tersebut menjadi salah satu bukti kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi dalam mengakomodasi kebutuhan program GNNT. "Artinya, ini ada kegagalan infrastruktur untuk menyiapkan hal itu (GNNT)," tuturnya.

Di samping itu, Tulus menambahkan, kekurangan lain realisasi GNNT adalah pembebanan biaya isi ulang (top up) yang berpotensi merugikan konsumen. "Walaupun skemanya sudah lebih baik, tapi konsumen masih dikenai biaya. Ini menjadi tidak adil karena intensif tidak diberikan kepada konsumen," katanya.

Sependapat dengan Tulus, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudistira, menyatakan biaya top up dapat berimbas kepada daya beli masyarakat, yang bisa menyebabkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia menjadi kontraproduktif.

Menurut Bima, pernyataan penyedia jasa layanan uang elektronik tentang mahalnya biaya peralatan pendukung transaksi elektronik tidak bisa dijadikan alasan bagi pemungutan biaya top up kepada konsumen. "Yang menjadi pertanyaan adalah berapa sebenarnya biaya pembelian dan perawatan itu? Tidak pernah terbuka kepada masyarakat," ujarnya.

Pada 14 Agustus lalu, Gubernur BI Agus Martowardojo mencanangkan program gerakan nasional nontunai. Program tersebut bertujuan mengedukasi masyarakat agar dapat meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi sehari-hari dan menggantinya dengan uang elektronik atau alat transaksi nontunai lain.

ERLANGGA

Berita terkait

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

1 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

2 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

2 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

3 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

3 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

3 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

4 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

4 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

5 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya