TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengklaim telah melakukan revolusi pada penyaluran bantuan sosial, yakni menjadi non tunai, selama tiga tahun masa kerjanya. Ia menjelaskan, sistem non tunai mampu meminimalisir penyimpangan dalam penyaluran bansos.

"Bansos tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat kualitas, tidak tepat waktu, tidak tepat harga, dan tidak tepat administrasi dapat diatasi dengan sistem ini," ujarnya saat acara Forum Merdeka Barat di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, 23 Oktober 2017.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan diubah menjadi non tunai sejak pertengahan 2016 lalu. Adapun alasan dari diberlakukannya sistem tersebut, kata Khofifah Indar Parawansa, merupakan upaya mencapai pemerataan ekonomi.

Berubahnya skema tersebut, kata Khofifah, juga membuat masyarakat menjadi mengerti perbankan. Hal ini disebabkan Kartu Keluarga Sejahtera memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Dua program prioritas nasional yang menerapkan sistem non tunai adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," ujarnya.

Adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di tahun 2017 mencapai enam juta keluarga. Jumlah ini akan bertambah sebanyak empat juta KPM di tahun 2018, sehingga totalnya akan mencapai 10 juta.

Sedangkan untuk program BNPT saat ini menyasar 1,28 juta, namun bertambah menjadi 10 juta di tahun depan.

Khofifah menjelaskan, revolusi tersebut ia lakukan susah dengan instruksi Presiden Joko Widodo pada April 2016 tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Program ini, ia klaim, akan menjadi salah satu faktor naiknya indeks keuangan inflasi menjadi 75 persen di tahun 2019 mendatang. "Posisi di tahun 2014 cuma 36 persen," ujarnya.

Menurut data dari Bank Indonesia, pada tahun 2017 tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 50-60 persen. Angka tersebut berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan koleksi pihak bank sentral.

M JULNIS FIRMANSYAH