TEMPO.CO, Jakarta - Sosiolog Imam B Prasodjo mengomentari mengenai kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menunjuk World Wild Fund atau WWF Indonesia sebagai Project Management Office sekretariat percepatan program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial atau RAPS.

"Saya hanya mengasih warning, jangan sampai nanti terjadi gejolak dari masyarakat," kata Imam Prasodjo saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Simak: Menko Darmin Pimpin Tim Reformasi Agraria

Imam Prasodjo Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO Indonesia yang sudah bergerak dan memiliki konsentrasi di bidang tersebut dapat ikut berpartisipasi yang tetap pemerintah menjadi tulang punggung Program.

"Itu lebih pertisipatif, lebih tau lapangan, lebih Indonesia," kata Imam Prasodjo.

Dalam surat terbuka untuk Darmin Nasution Imam menyangkan kebijakan tesebut. Menurutnya di saat kita tengah susah payah menggalang partisipasi seluruh kelompok masyarakat ini untuk ikut terlibat dalam implementasi program RAPS. Agar program ini tepat sasaran dan tidak dijadikan "proyek bancakan" semata. Namun tiba-tiba muncul kabar adanya kebijakan Menko Perekonomian yang menunjuk WWF Indonesia sebagai PMO sekretariat percepatan program RAPS.

"Ada apa ini? Ini benar-benar berita mengagetkan dan mencurigakan," tulis Imam Prasodjo.

Ia khawatir, hal tesebut terjadi karena Darmin Nasution atau jangan-jangan hanya kerjaan Lukita Dinarsyah Tuwo yang kurang faham betapa sensitifnya masalah ini.

"Yang benar saja, masak WWF (sebuah NGO yang berafiliasi atau "menjadi bagian" dari "jaringan global WWF") berperan menggantikan peran negara dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," tulis Imam Prasodjo.

Menurut Imam mau ditaruh di mana peran serta masyarakat yang selama ini sudah susah payah mendukung dan menyumbangkan tenaga dan fikiran karena ingin memberikan sumbangsih pada negeri sendiri?.

"Apakah pemerintah atau bahkan bangsa ini rela kalau urusan semacam ini dialihkan peranan utamanya ke lembaga internasional yang notabene belum punya reputasi mengurus masalah seperti ini?," tulis Imam Prasodjo.

Imam mengatakan seburuk-buruknya negeri ini, ia berkeyakinan Indonesia masih mampu mengurus urusan RAPS ini tanpa perlu memerankan (men-subkontrakkan?) ke pihak luar. Menurutnya masih banyak aktivis sosial, kalangan ahli dari kampus, birokrat berdedikasi, atau putra-putri Indonesia sendiri yang bekerja di bawah bendera Indonesia, bersedia dan mampu menangani program RAPS ini.

"Mohon kebijakan (reformasi agraria)ini segera dikoreksi. Maaf bila nada kalimat saya agak kesal," tulis Imam Prasodjo

HENDARTYO HANGGI