Program DP 0 Rupiah Anies Bisa Jalan, Asalkan...
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Yudono Yanuar
Rabu, 18 Oktober 2017 17:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Perencana Keuangan, Eko Endarto, menilai efektivitas program DP 0 Rupiah yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat tergantung kemampuan finansial masyarakat Jakarta.
Menurut Eko, meskipun tanpa uang muka, masyarakat harus membayar cicilan. Jika kondisi keuangan tidak cukup untuk membayar cicilan, maka program tersebut tidak akan efektif.
Baca juga: Sandiaga Uno: Rumah DP Nol Rupiah untuk Penduduk Bergaji Rp 7 Juta
“Maksimal 30 persen dari penghasilan, itu yang digunakan untuk membayar utang, dalam hal ini cicilan rumah,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 18 Oktober 2017.
Ia menjelaskan jika tanpa DP 0 Rupiah dan harga cicilan tinggi tetapi masyarakat masih mampu membayar, maka hal tersebut tidak masalah. "Utang adalah kemampuan kita membayar,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pertumbuhan harga rumah akan selalu lebih tinggi dibanding peningkatan penghasilan. Selain itu, menurutnya, properti merupakan investasi yang nilainya selalu naik. Sehingga salah satu cara paling mudah untuk memiliki rumah ialah melalui dana pinjaman dari bank atau orang lain.
Namun demikian, menurut Eko, bukan tidak mungkin menabung menjadi alternatif lain untuk membeli rumah. Akan tetapi, kesempatan untuk memiliki rumah yang diinginkan akan sulit tercapai dan membutuhkan waktu yang lebih lama.
“Ini kasusnya yang terjadi pada karyawan, ya, bukan pengusaha,” ujarnya.
Eko juga memberikan tips membagi penghasilan agar bisa mengelola keuangan secara efektif, yakni 30 persen untuk membayar cicilan atau utang, 10 persen untuk investasi, 10 persen untuk proteksi, dan sisanya sebesar 50 persen dapat digunakan untuk konsumsi pribadi.
“Sehingga kalau gaji Rp10 juta, maka batas maksimal untuk bayar cicilan rumah itu sekitar Rp3 juta,” ujarnya.
Ia berpesan jangan sampai karena tergiur DP 0 Rupiah, masyarakat lantas melupakan pembagian tersebut, yakni mengeluarkan cicilan rumah lebih dari 30 persen. Hal tersebut menurutnya membahayakan karena bisa memangkas biaya kesehatan pribadi dan investasi untuk masa depan.
