TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jawa Barat sepakat melarang angkutan online beroperasi sebelum peraturan baru yang mengatur angkutan berbasis aplikasi itu diterbitkan. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat dan telah diumumkan pada Senin, 9 Oktober 2017, di Bandung.
Pernyataan mengenai kesepakatan itu juga diamini Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, yang mengunggah hasil kesepakatan itu di akun Instagram-nya. "Sesuai dengan press conference pagi hari ini tanggal 9 Oktober 2017 dari Dishub Jawa Barat, bahwa sudah terjadi kesepakatan-kesepakatan, sehingga rencana mogok angkutan umum di area Bandung Raya tidak jadi dilaksanakan," kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, pada hari yang sama.
Selain sepakat melarang operasi angkutan online, Pemda Jawa Barat menyatakan bakal segera berkonsultasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah pusat untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu segera diambil.
Dengan adanya pernyataan itu, semua pihak yang terlibat pun sepakat tetap menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan saat memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.
WAAT pun akhirnya sepakat menangguhkan aksi demo yang akan dilaksanakan pada 10-13 Oktober 2017 sampai hasil kesepakatan terealisasi.
Hasil kesepakatan itu pun akhirnya memantik keluhan para pengikut Kang Emil di media sosial. Misalnya saja pemilik akun @farhansutrisno_ yang mengeluhkan sulitnya mencari angkutan di Kota Bandung. "Yah makin susah dong buat nyari transportasi murah dan mudah," katanya.
@ramiannababan juga menulis pendapatnya kepada Emil, "Pa @ridwankamil bagi kami transportasi online sangat membantu..sayang sekali kalo di berhentikan..tolong supir supir angkot jg lebih di slektif.. Karna kadang ada yg ugal*an.. Dan ada yg mabok juga disiang bolong.. Krna itu sangat membahayakan penumpang. Saya pernh naik angkot jm 1 siang.. Tapi supirnya dalam keadaan mabok. Trimakasih pa."
