Tingkat Kupon ORI 014 Ditawarkan 5,85 Persen

Reporter

Anisa Luciana

Editor

Anisa Luciana

Kamis, 28 September 2017 14:29 WIB

Obligasi Negara Ritel Seri ORI009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan tingkat kupon penerbitan Obligasi Ritel Indonesia atau ORI 014 sebesar 5,85 persen per tahun.

Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, menuturkan kendati tingkat kupon yang ditawarkan cukup rendah, minat investor ritel terhadap instrumen investasi ini diharapkan akan tetap tinggi.

"Berdoa supaya laris," ujarnya pada Rabu malam, 27 September 2017.

Tingkat kupon ORI 014 yang sebesar 5,85 persen lebih rendah dibandingkan dengan ORI 013 yang sebesar 6,6 persen. Kupon ORI 014 juga lebih rendah dari yield SUN tenor 3 tahun yang pada perdagangan kemarin ditutup pada level 5,9 persen.

Loto masih enggan mengungkapkan target penerbitan ORI kali ini. Namun, target indikatifnya sekitar Rp 15 triliun-Rp 20 triliun.

Advertising
Advertising

Masa penawaran ORI 014 akan dimulai pada 29 September 2017 dan berakhir pada 19 Oktober 2017. Seremoni pembukaan masa penawaran akan dilaksanakan di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (IDX), Kawasan Sudirman Central Business District, pada Jumat, 29 September 2017.

Baca: Laju Harga Obligasi Pekan Depan Kembali Diprediksi Positif

"Target penjualan seluruh agen penjual nanti akan disampaikan waktu launching di Bursa Efek Indonesia tanggal 29 September 2017. Sabar ya," katanya.

Untuk memasarkan surat utang bertenor 3 tahun ini, pemerintah telah menunjuk 19 agen penjual yang terdiri dari 18 Bank dan 1 Perusahaan Efek, yakni Citibank, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Commonwealth, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT. Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dan PT Bank Mega Tbk.;

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Panin Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Standard Chartered Bank, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Berdasarkan keterangan resmi DJPPR Kementerian Keuangan pada Rabu, 27 September 2017, ORI 014 mengusung tema Membangun Negeri untuk Sejahtera Bersama.

Dana hasil penerbitan ORI 014 diprioritaskan untuk mendanai proyek-proyek pemerintah di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tujuannya, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BISNIS

Berita terkait

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

2 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

2 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

2 hari lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

3 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

3 hari lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

3 hari lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

3 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

5 hari lalu

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

Sebelum membuat motor, Royal Enfield memproduksi sejumlah produk di bawah tanah

Baca Selengkapnya