TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pertanian DPR RI merekomendasikan pencabutan izin masuk importir sapi bakalan yang melanggar batas berat maksimal. Sesuai dengan ketentuan Direktorat Bina Produksi Peternakan, batas berat maksimal impor sapi bakalan adalah 350 kilogram. Rekomedasi ini berkaitan dengan ditemukannya sapi bakalan yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu yang lalu oleh Direktorat Bea dan Cukai. Dalam temuan itu dinyatakan sejumlah sapi-sapi telah melebihi batas berat yang telah ditentukan.Atas kejadian ini Direktorat Bina Produksi Peternakan sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan tersebut meminta pihak Bea dan Cukai untuk menahan sapi-sapi tersebut. Namun setelah beberapa lama ditahan Direktorat mengeluarkan surat bahwa importir sapi tersebut hanya dikenai sanksi administrasi.Dengan kejadian tersebut Komisi meminta diterapkannya peraturan yang lebih tegas kepada importir-impotir yang bersangkutan. "Kami merekomendasikan agar surat izin masuk sapi tersebut harus dicabut," kata Wakil Ketua Komisi I Made Urip kepada Tempo News Room seusai rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Pedagang dan Pengimpor Daging Indonesia (ASPIDI) dan Direktorat Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian di Gedung DPR RI Jakarta, (2/9).Sedangkan mengenai izin usaha importir tersebut, Urip mengataan anggota Dewan belum merekomendasikan apa-apa. Sebab pihaknya belum membicarakan masalah ini dengan instansi terkait. "Usaha itu urusannya Departemen Perindustrian dan Perdagangan," katanya.Muchamad Nafi - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
10 menit lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
16 jam lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
17 jam lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
17 jam lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
23 jam lalu
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
1 hari lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
1 hari lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
1 hari lalu
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
1 hari lalu
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
