TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dalam sidang paripurna DPR, Rabu, 16 Agustus 2017. Dalam laporannya itu, Jokowi memaparkan proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangunnya pada 2018 mendatang.

"Untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antar daerah, pemerintah akan melaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 856 kilometer dan pembangunan irigasi sepanjang 781 kilometer," kata Jokowi di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ada pula proyek yang akan dibangun untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar. "Antara lain membangun dan merehabilitasi 61,2 ribu ruang kelas, membangun sanitasi air limbah untuk 853 ribu KK, dan membangun 7.062 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ucap Jokowi.

Dalam pidatonya itu, Jokowi mengajak semua pihak bekerja bersama untuk mewujudkan rencana pembangunan, baik BUMN, BUMD, pemerintah daerah, maupun swasta dalam pengembangan pembiayaan kreatif. "Seperti melalui skema KPBU atau non KPBU guna bersama-sama mendanai pembangunan infrastruktur," katanya.

Simak Pula: Jokowi Minta Proyek Infrastruktur Papua-Papua Barat Dipercepat

Dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun, Jokowi ingin adanya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk mendorong efektivitas pendanaan. "Selain mendukung kegiatan pemerintahan di daerah, anggaran itu akan dipertajam penggunaannya untuk mendanai program prioritas."

Jokowi berujar anggaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

"DAK fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik serta afirmasi kepada daerah tertinggal," ujarnya. Jokowi ingin pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah diperkuat melalui bimbingan teknis bagi sekitar 200 kabupaten dan kota sepanjang 2018. Dengan demikian, kesetaraan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan daerah akan menciptakan harmonisasi.

Pengelolaan keuangan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, kata Jokowi, memerlukan dukungan dari semua pihak. "Sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan dengan efisien dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI