Batas Penyampaian SPT Online Diperpanjang Hingga 21 April

Reporter

Rabu, 29 Maret 2017 13:05 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat sosialisasi terakhir tax amnesty di Jakarta, 28 Februari 2017. Jokowi memberikan sosialisasi terkait Kebijakan Tax Amnesty yang akan berakhir di bulan Maret 2017. Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak memutuskan memperpanjang batas waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPH) orang pribadi periode 2016 dari sebelumnya pada akhir Maret menjadi 21 April 2017. "Ini berlaku untuk semua metode penyampaian SPT, baik online maupun bukan," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, di kantor pusat DJP, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.

Wajib pajak (WP) orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan hingga 21 April akan dikecualikan dari sanksi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Namun, untuk batas waktu pembayaran kurang bayar dalam SPT PPH orang pribadi tahun pajak 2016, tetap pada 31 Maret 2017.

Baca: Nyepi, Kantor Pajak Tetap Buka Layanan SPT dan Amnesti Pajak

"Salah satu alasannya karena 31 Maret bersamaan dengan deadline amnesti pajak," kata Suryo. Adapun penyampaian SPT dapat dilakukan WP secara langsung, via pos/jasa pengiriman, ataupun melalui saluran tertentu, seperti e-filling, e-form, dan e-SPT atau dikenal sebagai SPT Online.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, meskipun ada perpanjangan batas waktu pelaporan, pihaknya berharap para WP tetap berusaha melakukannya sebelum 31 Maret. "Jangan sampai menumpuk di akhir-akhir lagi, nanti sama saja padat sekali. Jadi tetap dimasukkan sekarang-sekarang ini saja," katanya.

Baca: Ini Sanksi bila Wajib Pajak Tak Ikut Amnesti Pajak

Berdasarkan data DJP, hingga kemarin, sudah ada 7,2 juta WP yang melaporkan SPT PPH dari total 22 juta WP dan 5,9 juta di antaranya menyerahkan melalui SPT Online. "Kami mengapresiasi masyarakat karena sudah banyak yang migrasi dari manual (ke online), yang sangat praktis, sehingga beban kami berkurang," katanya.

Dia membantah jika perpanjangan batas waktu itu disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah. "Kami memberikan kesempatan. Silakan berfokus ke tax amnesty dulu, ada kelonggaran," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, hingga akhir Maret 2016, ada 8,6 juta WP yang melaporkan SPT PPH. Dengan periode yang sama hingga 28 Maret 2016, total 5,5 juta WP yang melapor. "Jadi, dalam empat hari terakhir, ada penyampaian SPT yang masuk hingga 3 juta," ucapnya.

Saat ini, urusan SPT Online sedang menjadi perhatian warganet (netizen). Dalam daftar pencarian kata kunci di Google, SPT Online masuk 10 besar. Warganet ingin tahun soal perpanjangan penyerahan ataupun kemudahan mengisi SPT.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

4 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

31 hari lalu

Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.

Baca Selengkapnya

Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

31 hari lalu

Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

34 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Mendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

36 hari lalu

Mendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

Pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak lakukan lapor SPT Pajak paling lambat yakni pada 31 Maret. Siapkan dokumen ini.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

37 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

45 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Penerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target

23 Februari 2024

Penerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak mencapai Rp 149,25 triliun per Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Data Anggaran Pertahanan Yang Diminta Anies-Ganjar Bukan Rahasia, Risiko Rasio Utang 50% Terhadap PDB

9 Januari 2024

Terkini: Data Anggaran Pertahanan Yang Diminta Anies-Ganjar Bukan Rahasia, Risiko Rasio Utang 50% Terhadap PDB

Data anggaran pertahanan yang diminta Anies dan Ganjar bukan rahasia. Ada bahaya dan risiko jika rasio utang tembus 50% terhadap PDB.

Baca Selengkapnya

Meluncur Pertengahan 2024, DJP Uji Core Tax Integrasikan NIK Jadi NPWP

9 Januari 2024

Meluncur Pertengahan 2024, DJP Uji Core Tax Integrasikan NIK Jadi NPWP

DJP terus menguji kesiapan implementasi core tax system sebagai syarat untuk mengitegrasikan NIK menjadi NPWP.

Baca Selengkapnya