Presiden Jokowi berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memberikan keterangan perihal kesalahpahaman penerapan Tax Amnesty (Istman/Tempo)
TEMPO.CO, Jakarta - Hiruk-pikuk politik dan dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama, tidak membuat Presiden Joko Widodo melupakan program pengampunan pajak (tax amnesty). Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan kembali mensosialisasi program ciptaannya itu.
"Momentum menyukseskan tax amnesty jangan sampai hilang karena ingar-bingar persoalan pilkada Jakarta," ucap Pramono saat ditemui di Istana Kepresidenan, Senin, 14 November 2016.
Pada akhir tax amnesty tahap pertama (Juli-September 2016), dana yang berhasil dibawa balik ke Indonesia (repatriasi) mencapai Rp 137 triliun. Dari angka tersebut, total uang tebusan yang telah masuk sebesar Rp 97,2 triliun atau lebih dari 50 persen target akhir, yaitu Rp 165 triliun.
Sisa menuju target akhir tersebut akan dikejar pada dua periode tax amnesty yang tersisa. Tax amnesty kedua berlangsung dari Oktober sampai akhir Desember 2016. Sejauh ini, perkembangan tax amnesty tahap kedua belum secepat masa-masa akhir tax amnesty tahap pertama.
Pramono menuturkan tax amnesty tahap kedua masih memiliki cukup ruang untuk berkembang, seperti pada masa-masa terakhir tax amnesty tahap pertama. Apa yang diperlukan hanyalah sosialisasi secara intensif. "Akan sosialisasi di dua atau tiga tempat, terutama di Indonesia bagian timur. Rencananya Balikpapan, Makassar, dan Bali," tutur Pramono.
Pramono memprediksi tax amnesty tahap kedua akan lebih banyak diisi korporasi dibanding individu, sebagaimana tahap pertama. Kalau hal itu terjadi, kata dia, target bisa dicapai lebih cepat, apalagi jika Presiden Joko Widodo ikut turun tangan.
