TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah masih memberi waktu kepada Perusahaan Konsorsium Pembangunan Monorail Jakarta, PT Jakarta Monorail untuk merevisi kembali skema permohonan jaminan kepada pemerintah pusat. Skema jaminan sebelumnya dinilai terlalu beresiko dan optimistik. “Pemerintah pusat akan menunggu hasil revisi tersebut,” kata Sekretaris I Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) Suyono Dikun kepada Tempo di Jakarta Selasa (8/8). Hal ini menunjukan pemerintah belum sepenuhnya memutuskan untuk menolak jaminan resiko terhadap proyek ini. Ada dua hal yang perlu ditinjau ulang dari hasil kajian KKPPI tentang jaminan resiko monorail yang diharapkan pemerintah pusat. Pertama, permintaan dukungan agar pemerintah menerbitkan comfort letter. Permintaan ini terkait alternatif pendanaan obligasi Islamik atau sukuk al musharaka sebesar US$ 650 juta yang digalang Dubai Islamic Bank (DIB) yang dinilai beresiko tinggi. “Jaminan ini juga terkait dengan kemampuan bayar Jakarta Monorail terhadap pemegang obligasi,” kata Suyono. Dari hasil studi kelayakan teknis dan finansial proyek ini, proyeksi penumpang yang akan diangkut monorail nantinya mencapai 300 ribu per hari dinilai terlalu optimistik. Nilai pengerjaan sipil dan kontruksi proyek ini juga dinilai terlalu rendah. Umumnya biaya pembangunan monorail di negara-negara lain berkisar antara US$ 37,5 juta-US$ 50 juta per kilo meter. Sedangkan nilai pengerjaan monorail Jakarta di bawah itu. Hal ini, kata Suyono, akan menganggu kinerja proyek karena asumsi dan perkiraan sisi pengeluaran rendah. Sementara itu sisi pendapatan yang berasal dari proyeksi penumpang dinilai cenderung optimis. Kedua, Permintaan shortfall guarantee kepada pemerintah juga perlu ditelah lebih lanjut tingkat kelayakan minimum proyek ini. Perlu dilakukan audit terhadap komponen proyek monorel. Dalam skema ini pihak Jakarta Monorail meminta subsidi kepada pemerintah untuk menutupi angka kekurangan jumlah penumpang yang telah ditargetkan. Anton Aprianto
Berita terkait
PKS Desak Pemerintah dan Adhi Karya Cabut Tiang Monorel yang Mangkrak
23 Oktober 2020
Suryadi J.P. mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Adhi Karya mencabut tiang monorel yang proyeknya mangkrak.
Baca SelengkapnyaCina Siap Bantu Selesaikan Proyek Monorel di Bandung
21 Oktober 2017
Pemerintah Kota Chongqing, Cina, siap membantu menyelesaikan proyek pembangunan jaringan monorel di Bandung.
Baca SelengkapnyaKereta Komuter Bandung Raya Pergunakan Tarif Tunggal
8 Juli 2017
Tarif kereta komuter lokal di Bandung Raya kini menggunakan sistem single tarif.
Baca SelengkapnyaDi Cina, Kereta Melintas Masuk Apartemen Jemput Antar Penumpang
25 Maret 2017
Cina membuat gebrakan di kota Chongqing, kereta melintas melewati apartemen. Warga penghuni apartemen tak lagi bersusah payah berjalan ke stasiun.
Baca SelengkapnyaInvestor Mundur, Proyek Pembangunan Kereta Angin Bekasi Molor
19 Maret 2017
Proyek pembangunan kereta ringan bertenaga angin atau aeromovel di Kota Bekasi, Jawa Barat, molor.
Baca SelengkapnyaGandeng Jerman & Singapura, Malang Segera Bangun Monorel
13 Januari 2017
Wali Kota Malang dalam waktu dekat ini akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan investor.
Baca SelengkapnyaTegalluar-Dago Digadang Jadi Rute Pertama LRT Bandung Raya
24 Mei 2016
Ada delapan rute LRT di Bandung Raya yang sedang direncanakan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil: LRT Bandung Raya Dibiayai APBN
15 April 2016
Kebutuhan biaya pembangunan LRT dalam Kota Bandung diprediksi Rp 10 triliun untuk 11 kilometer.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil Garap Monorel di Bandung Tahun Depan
21 Oktober 2015
Purwarupa monorel di Bandung akan dibangun dari Stasiun Bandung hingga alun-alun.
Baca SelengkapnyaHentikan Proyek PT Jakarta Monorail, Ahok Akan Digugat
10 September 2015
Keputusan Ahok untuk menghentikan proyek pembangunan monorail itu bisa berbuntut gugatan hukum.
Baca Selengkapnya
