Hingga Jumat Malam, Uang Tebusan Tax Amnesty Capai Rp 8 M  

Reporter

Minggu, 24 Juli 2016 12:49 WIB

Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, hingga hari keempat pelaksanaan program tax amnesty atau Jumat malam, 22 Juli 2016, jumlah wajib pajak yang mengikuti program tersebut telah mencapai 43.

"Jumat sore, sudah ada 34 orang. Malamnya lebih lagi, sudah ada 43 orang. Nilai yang dideklarasikan hampir Rp 400 miliar dengan jumlah tebusan Rp 7-8 miliar. Bahkan mungkin (jumlah tebusan) yang dibayarkan sudah di atas Rp 10 miliar, tapi sebagian ada yang belum menyampaikan surat pernyataan," ucap Hestu saat dihubungi, Ahad, 24 Juli 2016.

Pada Jumat lalu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan jumlah harta yang dideklarasikan dalam program tax amnesty telah mencapai sekitar Rp 400 miliar. Sementara itu, jumlah uang tebusan yang telah disetor para peserta tax amnesty telah melebihi Rp 6 miliar.

Baca Juga: Tax Amnesty, Rp 1.000 Triliun Diharapkan Masuk hingga 2017

Hestu menambahkan, Ditjen Pajak cukup terkejut dengan antusiasme masyarakat yang ingin mengikuti program ini. "Biasanya, pada hari-hari pertama, orang hanya akan bertanya-tanya dulu. Kemudian dia akan pulang, menghitung asetnya, menghitung uang tebusannya, baru datang lagi ke kantor pelayanan pajak untuk menyampaikan surat pernyataan."

Hestu mengatakan Ditjen Pajak akan bekerja keras mengejar target Rp 165 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 hingga Desember mendatang. "Dengan indikasi seperti itu, apakah ini akan tercapai atau tidak, kami tidak bisa mengatakan itu," katanya.

Simak Pula:
60 Persen Dana Repatriasi Diprediksi Akan Masuk ke Properti

Namun Hestu optimistis target tersebut dapat terkejar. "Kalau melihat antusiasme masyarakat, kami berharap bisa tercapai," ujarnya.

Hestu mengakui bahwa Ditjen Pajak tidak memiliki hitungan kasar berapa banyak duit yang didapat dari program tax amnesty per pekan atau per bulan. Ini merupakan program yang secara sukarela dilakukan para wajib pajak. "Jadi tidak bisa dibuat semacam itu. Kapan mereka mau melakukannya kan bergantung pada mereka sendiri."

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

4 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

34 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

37 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

45 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya