TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengenaan pungutan 1 persen dari hasil produksi tambang terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tidak akan mengganjal investasi. Pungutan ini untuk merehabilitasi hutan yang rusak akibat kegiatan industri non kehutanan.Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mengatakan, dana rehabilitasi hutan yang ada saat ini sangat terbatas. Karena itu, pungutan ini disahkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006. Dalam peraturan ini, pemakai hutan wajib menyediakan lahan pengganti yang luasnya dua kali kawasan hutan yang dipakai. Apabila tak sanggup menyediakan lahan hingga 2008, pemakai bisa menggantinya dengan membayar 1 persen dari harga per satuan produksinya. Karena itu, kata dia, tidak ada alasan bagi pengusaha tambang untuk menolak aturan ini. Pengusaha tambang seharusnya peduli terhadap kelestarian hutan. “ Jangan hanya berfikir secara sektoral,” kata Kaban, di Jakarta, hari ini. Pungutan seperti ini juga berlaku di Amerika Serikat. “ewo raswa
Berita terkait
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga
31 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
Baca Selengkapnya365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
31 hari lalu
Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.
Baca SelengkapnyaPemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024
31 hari lalu
Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.
Baca SelengkapnyaPengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal
31 hari lalu
Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali tidak mendapatkan hak akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya.
Baca SelengkapnyaTingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen
33 hari lalu
Kondisi hutan di IKN yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung masih jauh dari kondisi ideal.
Baca SelengkapnyaHari Hutan Internasional: Laju Deforestasi Hutan Tiap Tahun Mengkhawatirkan
38 hari lalu
Hari Hutan Internasional diperingati setiap 21 Maret. Sejarahnya dimulai 2012 yang diprakarsai oleh PBB untuk membantu dan mendukung konservasi hutan
Baca SelengkapnyaAgar Dilirik Wisatawan, Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Diusulkan Digarap Sistem Blok
38 hari lalu
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunungkidul dengan sistem blok.
Baca SelengkapnyaOIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis
41 hari lalu
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan 65 persen kawasan IKN akan bisa dijadikan hutan tropis kembali.
Baca SelengkapnyaJangan Kabur, Ini 6 Tips Menyelamatkan Diri saat Bertemu Harimau
41 hari lalu
Saat sedang pergi ke hutan atau gunung dan bertemu harimau, sebaiknya jangan panik. Berikut beberapa tips menyelamatkan diri saat bertemu harimau.
Baca SelengkapnyaKebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla
56 hari lalu
Kebakaran hutan kerap terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana cara mengantisipasinya?
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional , InJourney Airports: Sejalan dengan Transformasi
1 jam lalu
Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional , InJourney Airports: Sejalan dengan Transformasi
7 jam lalu
Bos Garuda Indonesia Respons Kebijakan Kemenhub yang Pangkas Jumlah Bandara Internasional
9 jam lalu
