TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Sukarnoputri memberikan instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacoeb Nuawea untuk segera mensosialisasikan pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja agar kedua pihak tidak merugi. Demikian ditegaskan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Jacob Nuwawea kepada pers, seusai menghadap Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1). “Saya selalu mengatakan ingin menjadi jembatan antara pekerja dengan pengusaha, supaya situasinya bisa kondusif pada masa-masa mendatang,” ujarnya menanggapi permintaan presiden tersebut. Jacob menambahkan pihaknya selalu berusaha menyelaraskan kepentingan pengusaha dan serikat buruh. Hal lain yang juga diungkapkan Menakertrans adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, tanpa harus membuat perusahaan bangkrut. Disamping itu ia juga mengingatkan perlunya meningkatkan labour cost di perusahaan-perusahaan Indonesia. “Saat ini labour cost sangat rendah. Hanya lima hingga tujuh persen dari semua proses produksi,” kata dia. Sedangkan mengenai pelaksanaan UMP, Menakertrans menegaskan bahwa ketentuan itu wajib dilaksanakan para pengusaha. Jika perusahaan merasa tidak mampu, dia mengimbau, agar perusahaan itu mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur dan Walikota/Bupati. Terhadap perusahaan tersebut pemerintah akan melakukan audit sehingga dapat diketahui kemampuan sebenarnya. “Jadi daripada tidak bayar lebih baik dia buat surat. Kita akan lihat dia mampu atau tidak,” tegasnya, seraya mengingatkan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan yang tidak membayar UMP akan dikenakan sanksi tiga bulan kurungan atau denda sebesar Rp 100.000. Akan tetapi, Menakertrans menyarankan pula agar serikat buruh/pekerja mau berunding. Seandainya perusahaan terbukti tak mampu membayar UMP. “Jadi harus transparan dan terbuka,” tambahnya. Jacob menyebutkan, baru sekitar 16 perusahaan yang melaporkan keberatannya atas UMP untuk DKI Jakarta, pihaknya akan segera mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan serikat buruh agar mau duduk bersama membicarakan masalah itu. Hasil perundingan itulah yang akan diajukan pada Gubernur. “Jadi mari kita duduk sama-sama melalui Dewan Pengukuhan Daerah. Yang membuat SK itu Gubernur, bukan menteri. Tetapi menteri harus proaktif harus mengundang mereka,” paparnya. Hingga saat ini, menurut Jacob, tim audit belum terbentuk. Meski begitu, perusahaan masih bisa mengajukan surat keberatan itu dalam bulan Januari ini. “Sebenarnya kalau dia tidak mampu, satu bulan sebelum penentuan itu, dia harus sampaikan bahwa dia tidak bayar UMP. Sebenarnya banyak peluang yang bisa kita lakukan,” imbuhnya. Bagaimana jika ada ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)? “Ya, jangan ngancam-ngancam-lah, PHK itu kan ada aturannya, tidak main PHK begitu saja. Harus mengacu pada UU Nomor 22/1957 dan UU Nomor 12/ 1964,” ujarnya mengingatkan. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)