TEMPO.CO, Bojonegoro - Keterlibatan militer hingga ke pedesaan untuk urusan sipil yang pernah terjadi pada masa Orde Baru kini terulang lagi. Sebanyak 8660 anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dikerahkan mengawasi penjualan Gabah Kering Panen (GKP) oleh petani saat panen di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur.
Tim Babinsa di bawah Komando Daerah Militer Brawijaya bekerjasama dengan Bulog Divisi Regional Jawa Timur, untuk menunjang pengadaan gabah dan beras. “Kita kerahkan seluruh Babinsa,” ujar Ketua Tim Peninjau Serapan Gabah Petani (Sergap) Mabes TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Agus Heru di Desa Pacul, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kamis 28 April 2016.
Tim Peninjau Sergap Mabes TNI AD, datang bersama tim dari Bulog Divisi Regional Jawa Timur serta dibantu dari tenaga ahli di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang. Sasarannya, berkeliling dari kota dan kabupaten di Jawa Timur yang sedang panen. Di antaranya di Kabupaten Kediri, Nganjuk dan di Bojonegoro.
Tak jelas peran Babinsa mengawasi penjualan gabah oleh petani saat penen ini, tapi selama ini petani lebih suka menjual gabah kepada pedagang dengan harga yang lebih tinggi ketimbang menjual kepada Bulog yang menyodorkan harga beli yang lebih murah. Akibatnya Bulog kekurangan stok beras.
Dengan pengawasan Babinsa itu, ditargetkan Jawa Timur bisa menyumbang pengadaaan beras sebanyak 1.050.000 ton, dan gabah sebanyak 2.100.000 ton untuk tahun 2016 ini. “Target penyerapan beras dan gabah itu, dilakukan dengan cara pengawasan saat ada panen petani,” ujar Agus.
Menurut Agus Heru, tim peninjau terus menerus berkeliling di kabupaten-kabupaten seluruh Jawa Timur. Tim bahkan mengevaluasi kinerja 33 Komandan Kodim di Jawa Timur dalam jumlah penyerapan beras dan gabah. “Jadi, Komandan Kodimnya berperan penting,” ujarnya.
SUJATMIKO
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965
19 September 2017
Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.
Baca SelengkapnyaNobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
18 September 2017
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.
Baca Selengkapnya