Dana Subsidi Langsung Tunai Membengkak

Reporter

Editor

Kamis, 23 Februari 2006 04:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kebutuhan dana subsidi langsung tunai bagi rumah tangga miskin membengkak dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 18,7 triliun. Hal itu disebabkan jumlah rumah tangga miskin yang berhak menerima subsidi itu meningkat 17,7 juta kepala keluarga menjadi 19,2 juta kepala keluarga. Penambahan anggaran itu diajukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Menteri Keuangan. Deputi Bidang Kemiskinan Bappenas Bambang Widianto mengatakan dengan peningkatan jumlah rumah tangga miskin itu berarti anggaran yang harus disediakan pemerintah juga mesti ditambah. Saat ini, anggaran untuk program subsidi langsung tunai dalam APBN 2006 hanya Rp 16,9 triliun. "Ternyata data BPS yang baru menunjukan peningkatan jumlah rumah tangga miskin menjadi 19,2 juta kepala keluarga," katanya di Jakarta, Rabu (22/2).Dia menjelaskan, kebutuhan dana tambahan itu kemungkinan dalam APBN Perubahan 2006. Pemerintah akan segera mengajukan kepada DPR agar bisa segera dibahas.Subsidi langsung tunai merupakan program bantuan pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak oktober tahun lalu. Subsidi diberikan secara bertahap sebanyak empat kali, dan pembayarannya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Subsidi tahap pertama telah dicairkan oktober tahun lalu dan subsidi tahap kedua pada 2 januari silam. Rencananya subsidi tahap ketiga akan diberikan pada April dan tahap keempat pada Juli tahun ini. Retno

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya