Seorang pria menonton film Bollywood "Dilwale Dulhania Le Jayenge" yang dibintangi aktor Shah Rukh Khan, di teater Maratha Mandir, Mumbai, 11 Desember 2014. Film ini yang dirilis pada 1995 telah memecahkan rekor berada di bioskop selama 1.000 minggu yang belum ditandingi oleh film bollywood lainnya. REUTERS/Danish Siddiqui
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak menentang wacana pencabutan usaha bioskop dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Langkah tersebut dinilai dapat membuka lebar peluang investor asing untuk menanamkan modal.
Menurut produser Maxima Pictures Ody Mulya Hidayat, pencabutan DNI akan membuat rumah produksi dan bioskop kecil mengalami kesulitan karena tidak mampu bersaing. “Ini bahaya karena bioskop asing pasti akan mengutamakan film-film dari negaranya,” kata dia kepada Tempo pada Minggu, 13 Desember 2015.
Dia menuturkan, melalui film, budaya akan lebih mudah digambarkan sehingga penyampaiannya lebih mudah dicerna film. Hal tersebut, kata Ody, dapat mempengaruhi budaya Indonesia. “Ini bahaya buat budaya kita,” ucapnya.
Ody mengatakan, ada baiknya pemerintah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan. Menurut dia, seharusnya pemerintah berdiskusi terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan, terutama yang bergelut di industri perfilman, sebelum melempar wacana.
Ody berpendapat, sebelum membicarakan soal infrastruktur bioskop, hal yang lebih penting adalah membenahi kualitas film yang ada. “Percuma kita punya 1 juta bioskop kalau kualitas filmnya jelek. Saya yakin tidak ada yang mau nonton filmnya,” tutur Ody.
Hal senada juga disampaikan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Melalui siaran persnya, GPBSI menolak keras pencabutan DNI bioskop. Ketua GPBSI Djonny Syafruddin juga menyesalkan berkembangnya wacana pencabutan DNI tanpa melibatkan asosiasi perbioskopan.
“Kami yakin pencabutan usaha bioskop dari DNI akan menghantam perkembangan bioskop independen non-jaringan,” ujar Djonny.
