Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada TEMPO Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Bambang Harymurti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memprotes kebijakan bailout atau penyelesaian perbankan bermasalah dengan menggunakan uang negara.
"Saya tidak pernah setuju ketika masalah di perbankan dibayar menggunakan APBN. Itu dosa terbesar pengambil kebijakan karena rakyat yang harus menanggung," katanya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Selasa, 24 November 2015.
Kalla mengingatkan, pada 2008, saat hampir semua perbankan mendesak melakukan bailout, krisis besar-besaran hampir terjadi. "Maka dari itu, kita harus tetap menjaga keadilan dan pertumbuhan. Kita maju bersama, bukan ke kiri atau ke kanan."
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah berujar, memang sebaiknya ketika ada permasalahan atau kekurangan modal, bank menyelesaikannya dengan dananya sendiri, bukan memakai uang negara.
Jadi salah satu kebijakan yang ingin diterapkan dan sedang dikaji adalah kebijakan bailin. "Ini pendekatan baru internasional yang difokuskan pada bank besar. Sebab, kalau mereka bermasalah, dampaknya juga akan besar," tuturnya.
Bailin merupakan kebijakan yang mewajibkan perbankan atau pemilik bank menyediakan dana untuk mengobati persoalan krisis yang tengah terjadi. Kewajiban ini bertujuan agar dampak sistemik dari krisis tersebut tidak berdampak pada bank-bank lain.
Karena itu, menurut Halim, ketentuan bailin dibuat sebelum opsi terakhir, yaitu ditolong penyelesaiannya oleh negara. "Mereka utamanya harus pakai dana sendiri. Ini sudah berlaku di AS dan Eropa."
Menurut dia, terdapat perbedaan jenis bank yang dapat memenuhi syarat dan tidak untuk dibantu negara. "Ada jenis bank yang kalau ditutup tidak akan berbahaya bagi stabilitas perekonomian negara. Tapi ada juga yang berdampak. Nah, kalau sudah begini, ya di-bailout pakai uang negara," ujar Halim.
Kebijakan terkait dengan bailin ini, kata Halim, perlu didorong agar kasus penyelesaian masalah perbankan dengan APBN tidak terulang kembali. "Jadi mereka ada dukungan dari dana sendiri. Ini kita sedang atur dalam Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan," ucapnya.
